Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia | Rozi Piliang

Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Di Indonesia pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentng perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagi suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal (2) ayat (1)  Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria tidak boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Lebih jauhnya pada pasal (3) ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapati izin kedua orang tua.   Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilansungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pencatatan Perkawinan

Perkawianan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Perkawinan sah menurut peraturan perundang-unadangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawianan.

Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya kutipan akta perkawinan diserahkan kepada suami dan isteri.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melansungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana yang dimaksut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi selain beragama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilansungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilansungkan. Namun dalam suatu hal yang penting boleh diluar waktu yang telah ditetapkan yang diberikan camat atas nama  kepala daerah. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melansungan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Apabila hasil penelitian dari pegawai pencatat tidak ditemukan halangan perkawinan, maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sedangkan apabila dari kehendak perkawinan itu terdapat halangan perkawianan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai adau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Tata Cara Perkawinan

Setelah dilakukannya permohonan atau pemberitahuan kepada pegawai pencatatan maka perlu diketahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dilansungkan setelah sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak perkawianan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat setelah dilansungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri acara perkawinan tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan oleh semua pihak maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Beberapa aturan diatas menjelaskan tata cara pelaksanaan perkawinan agar tercatat sesuai dengan  hukum di Indonesia. Namun untuk sahnya suatu perkawinan tergantung kepada agama masing-masing.

Pin It on Pinterest

Share This