Produk hukum Archives | Rozi Piliang
Besaran Jumlah Gaji PNS Semua Gologan Terbaru

Besaran Jumlah Gaji PNS Semua Gologan Terbaru

Banyak orang yang bertanya berapakah jumlah gaji PNS ? Pada tahun 2019 pemerintah menaikkan gaji PNS 5% dari jumlah sebelumnya. Kenaikan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum saya akan uraikan, saya akan mengingatkan kembali bahwa pemahaman tentang sumber gaji PNS. Gaji yang diterima adalah besaran gaji pokok ditambah dengan tunjangan daerah atau tunjangan kinerja. Mengenai tunjangan yang diterima ditetapkan oleh daerah masing masing. Dengan artian bahwa setiap pegawai akan menerima tunjangan yang berbeda disetiap daerahnya. Namun untuk tunjangan poko tetap diatur dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga : Gaji Alumni IPDN 28 Juta ? Bohong !!!

Bagi kalian yang berencana untuk menjadi seorang PNS, ada baiknya kalian melihat berapa besaran jumlah gaji pokok PNS. Hal ini agar kalian tidak salah memandang bahwa menjadi  PNS itu akan selalu hidup enak. Singkatnya, jika kalian menjadi PNS didaerah yang memiliki PAD rendah maka kalian akan mendapatkan gaji yang juga rendah jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki PAD tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dll.

Besaran Jumlah Gaji Pokok PNS Terbaru

Berikut akan saya rincikan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan akan saya kelompokkan berdasarkan berdasrkan Golongan dan Runag. Agar kalian tidak salah paham, jumlah tahun yang tertera adalah lama Masa Pengabdian seorang PNS.

Jumlah Gaji PNS Golongan I

  • Golongan I.a = Rp 1.560.800 (0 tahun) – Rp 2.335.800 (26 tahun)
  • Golongan I.b = Rp 1.704.500 (3 tahun) – Rp 2.474.900 (27 tahun)
  • Golongan I.c = Rp 1.776.600 (3 tahun) – Rp 2.557.500 (27 tahun)
  • Golongan I.d = Rp 1.851.800 (3 tahun) – Rp 2.686.500 (27 tahun)

Jumlah Gaji PNS Golongan II

  • Golongan II.a = Rp 2.022.200 (0 tahun) – Rp 3.373.600 (33 tahun)
  • Golongan II.b = Rp 2.208.400 (3 tahun) – Rp 3.516.300 (33 tahun)
  • Golongan II.c = Rp 2.301.800 (3 tahun) – Rp 3.665.000 (33 tahun)
  • Golongan II.d = Rp 2.399.200 (3 tahun) – Rp 3.820.000 (33 tahun)

Jumlah Gaji PNS Golongan III

  • Golongan III.a = Rp 2.579.400 (0 tahun) – Rp 4.236.400 (32 tahun)
  • Golongan III.b = Rp 2.688.500 (0 tahun) – Rp 4.415.600 (32 tahun)
  • Golongan III.c = Rp 2.802.300 (0 tahun) – Rp 4.602.400 (32 tahun)
  • Golongan III.d = Rp 2.920.800 (0 tauhn) – Rp 4.797.000 (32 tahun)

Jumlah Gaji PNS Golongan IV

  • Golongan IV.a = Rp 3.044.300 (0 tahun) – Rp 5.000.000 (32 tahun)
  • Golongan IV.b = Rp 3.173.100 (0 tahun) – Rp 5.211.500 (32 tahun)
  • Golongan IV.c = Rp 3.307.300 (0 tahun) – Rp 5.431.900 (32 tahun)
  • Golongan IV.d = Rp 3.447.200 (0 tahun) – Rp 5.661.700 (32 tahun)
  • Golongan IV.e = Rp 3.593.100 (0 tahun) – Rp 5.901.200 (32 tahun)

 

Uang Makan PNS

Selain mendapatkan Gaji Pokok dan tunjangan daerah, PNS juga kan menerima uang makan yang ditetapka pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. Besaran uang makan tersebut adalah jumlah uang makan per-hari.

  • Golongan I = Rp 35.000
  • Golongan II = Rp 35.000
  • Golongan III = Rp 37.000
  • Golongan IV = Rp 41.000

 

Tunjangn Jabatan

Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepda PNS dengan jabatan tertentu sesuai eselon yang ada. Eselon adalah kelompok jabatan struktural yang ada dilingkungan Pemerintah. Berikut daftar tunjangan eselon.

  • Eselon I.a  = Rp 5.500.000
  • Eselon I.b  = Rp 4.375.000
  • Eselon II.a = Rp 3.250.000
  • Eselon II.b  = Rp 2.025.000
  • Eselon III.a = Rp 1.260.000
  • Eselon III.b = Rp 980.000
  • Eselon IV.a = Rp 540.000
  • Eselon IV.b = Rp 490.000
  • Eselon V.a  =Rp 360.000

Selain yang telah diuraikan diatas pemenerimaan lain yang diterima PNS adalah Tunjangan Sumai/isteri dan Tunjangan Anak yang besarannya tidak terlalu siknifikan untuk penambahan gaji PNS.

Bagaimana, Kalian tertarik untuk jadi PNS ?  Sebelum saya akhiri yang harus kalian ketahui adalah bahwa jumlah yang tertera diatas belum dikalulasikan dengn potongan-potongan yang harus dikeluarkan oleh PNS tersebut.

Jumlah-Gaji-PNS-Terbaru

Sumber : Peraturan.bpk.go.id

Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Di Indonesia pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentng perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagi suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal (2) ayat (1)  Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria tidak boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Lebih jauhnya pada pasal (3) ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapati izin kedua orang tua.   Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilansungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pencatatan Perkawinan

Perkawianan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Perkawinan sah menurut peraturan perundang-unadangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawianan.

Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya kutipan akta perkawinan diserahkan kepada suami dan isteri.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melansungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana yang dimaksut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi selain beragama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilansungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilansungkan. Namun dalam suatu hal yang penting boleh diluar waktu yang telah ditetapkan yang diberikan camat atas nama  kepala daerah. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melansungan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Apabila hasil penelitian dari pegawai pencatat tidak ditemukan halangan perkawinan, maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sedangkan apabila dari kehendak perkawinan itu terdapat halangan perkawianan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai adau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Tata Cara Perkawinan

Setelah dilakukannya permohonan atau pemberitahuan kepada pegawai pencatatan maka perlu diketahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dilansungkan setelah sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak perkawianan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat setelah dilansungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri acara perkawinan tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan oleh semua pihak maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Beberapa aturan diatas menjelaskan tata cara pelaksanaan perkawinan agar tercatat sesuai dengan  hukum di Indonesia. Namun untuk sahnya suatu perkawinan tergantung kepada agama masing-masing.

3 prinsip-prinsip dasar politik Islam, simak penjelasannya

3 prinsip-prinsip dasar politik Islam, simak penjelasannya

Jika membahas prinsip politik islam, Al Qur’an menegaskan bahwa, kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, jangan sekali-kali diragukan. Dan manusia bebas menentukan pilihannya untuk menerima kebenaran itu atau menolaknya.Sebagai umat Islam, maka tentu saja kita mengambil prinsip-prinsip dasar berdasarkan Al Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber referensi dan rujukan dalam berbagai hal termasuk dalam urusan politik.

Al Qur’an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplentasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Al-Musyawarah (Musawarah)

Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya.Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu musyawarah merupakan prinsip penting dalam politik Islam.

Prinsip musyawarah ini sesuai dengan ayat al-Quran Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ 

 

﴾١٥٩الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ 
Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Ali Imran : 159)

 2. Al ‘Adaalah (Keadilan)

Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya.Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur’an yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusiasebagaimana dalam firman Allah yang  terkandung dalam surat An-Nisaa’:58 berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا   بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : Sesungguhnya Allah memerintahkan (menyuruh) kamu melaksanakan (menunaikan/menyampaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran (pelajaran) yang sebaik-baiknya (sangat berharga) kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S An-Nisaa’ : 58)

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan.Jika seseorang hendak memutuskan suatu hukum bagi orang lain, maka ia terlebih dahulu harus berlaku amanah terhadap tanggung jawabnya sebagai pribadi.Berlaku amanah dulu terhadap tanggung jawab diri sendiri, baru bisa bersikap adil terhadap urusan orang lain. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, proporsional, bukan memuat semuanya sama rata. Porsi dalam sikap adil tak berarti ‘sama’,karena setiap posisi punya porsinya sendiri-sendiri.

3. Al-Musaawah (Persamaan)

Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak sama, juga mempunyai kebebasan dalam berpendapat,tanggung jawab dan dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi.Berdasarkan prinsip ini juga sesungguhnya tak ada rakyat yang diperbudak atau diperintah secara sewenang-wenang oleh penguasa.Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai suku bukanlah untuk membuat perbedaan diantara mereka.Melainkan dengan tujuan untuk saling mengenal dan bertukar pengalaman.
Al-Qur’an menegaskan bahwa yang membedakan diantara manusia itu adalah taqwa.Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat AL-Hujurat ayat 13 berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌالحجرا ت

Artinya : Hai manusia sesungguhnya kami menetapkan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling men genal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha men getahui lagi maha mengenal.(Q.S Al-Hujurat : 13)

Dari uraian tersebut diatas tidak disangsikan lagi kekuatan prinsip persamaan itu dalam sistem hukum Islam. Pelaksanaanya berlaku menyeluruh dalam sistem hukum dan pemerintahan Islam. Sebab sistem itu memang menjadi bagian yang integral dari ajaran Islam.

Baca juga artikel lain ;  ILMU PEMERINTAHAN

Semoga artikel tentang prinsip politik islam ini bermanfaat , jika ada kritik dan saran atau diluar ketentuan silahkan hubungi kami atau tuliskan di halaman komentar. jika ingin berlangganan artikel kami silakan masukkan email kalian pada kotak dibawah artikel ini.
Aturan Sidang Isbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan

Aturan Sidang Isbat Nikah Dalam Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila sudah tercatat oleh negara melalui Kantor Urusan Agama. Apabila suatu pernikahan telah terjadi namun belum sah secara hukum atau masih ada terdapat keraguan dan halangan terhadap suatu perkawinan maka perlu dilaksakan sidang istbat nikah.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015, sidang istbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat  beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi hukum di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan sidang isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.

Pelaksanaan sidang Istbat Nikah hanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

  • Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
  • Hilangnya akta nikah.
  • Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  • Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya pada pasal (7) ayat (4) pada Instruksi Presiden tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan sidang istbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.
Mekanisme pelaksanaan sidang istbat nikah juga diatur pada BAB IV pasal 11 peraturan mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015. Mekanisme pelayana tersebut adalah sebagai berikut;
  1. Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh pengadilan Agama adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
  2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi kecuali ada alasan lain.
  3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal, permohonan sidang istbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
  4. Permohonan diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman pemohon.
  5. Pemerikasaan pemohon sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh hakim Tunggal.
  6. Tata cara sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  7. Dalam Menjalankan Tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh satu orang panitera/ pnitera pengganti, satu orang jurista/jurista pengganti, dan sekurang kurangnya satu orang petugas administrasi.
  8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
  9. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
  10. Layanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan pos bantuan hukum dan sidang reguler.
Dalam konteks lain sidang istbat nikah juga dapat dilakukan secara terpadu, terpadu maksudnya adalah dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Agama melelui KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengesahan perkawinan dan pemerbitan dokumen kependudukan. Untuk pembahasan Sidang Istbat Nikah terpadu dapat dibaca pada artikel Sidang Istbat Nikah Terpadu.
 
Demikian Pembahasan tentang Aturan Sidang Istbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.
Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Assalamualaikum Wr.Wb
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuliasifikasi pendidikan yang bisa diangkat menjadi seorang camat di pemerintah daerah.

Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat sebagai koordinator pemerintah kabupaten/kota di kecamatan yang bertanggung jawab lansung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

Pada dasarnya pengankatan camat adalah penunjukan lasung oleh bupati atau walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota. Siapaun yang di padang layak oleh bupati atau walikota yang sudah mencapai syarat tertentu sesuai aturan bisa memangku jabatan sebagai camat.

Diberbagai daerah camat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, ada yang diangkat menjadi camat dari guru, sarjana hukum, sarjana sosial, bahkan dari tenaga kesehatanpun ada yang diangkat menjadi seorang camat.

Lalu sebenarnya, bagaimanakah kualisifikasi pendidikan untuk bisa menjadi camat menurut aturan yang berlaku di Indonesia ??

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa camat harus berlatar belakang pendidikan ilmu pemerintahan, yang dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat profesi kepamongprajaan.

Baca Juga : Ruang Lingkup Konsepsi Pelayan Publik di Pemerintahan

Ketentuan pasal 224 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Bupati/Walikota  wajib mengankat camat dari pegawai negeri sipil  yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud denga “menguasai pengetahuan teknis pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah Diploma/Sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan, ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan dikeluarka oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kedidnasan(PTK), dan atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan mempunya jurusan atau program studi ilmu pemerintahan, pendidikan profesi kepamongprajaan dilakukan melalui program spesialisasi kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika Bupati/Walikota masih mengankat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut ?

Jika bupati masih mengakat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai maka Gubernur dapat membatalkan keputusan bupati tersebut, mengingat salah satu tugas dan wewenang  gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Untuk memperbaiki kesalahan pengankatan camat yang bukan belatar belakang ilmu pemerintahan dapat dilakukan dengan cara :

  1. Bupati/Walikota melakukan pendataan  latar belakan pendidikan yang menduduki jabatan sebai camat.
  2. Bupati/Walikota melakukan muatsai bagi camat yang tidak berlatar blakang pendidikan ilmu pemerintahan dan mengakan camat baru dengan kualisifikasi pendidikan yang sesuai.
  3. Jika Tidak ada lagi Pegawai Negeri Sipil berlatar pendidikan pemerintahan yang dapat diangkat menajdai camat, maka Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memberi kesempatan kepada camat yang bukan belatar ilmu pemerintahan untuk mengikuti program profesi kepamong prajaan.
Amanat Undang-Undang Pemerintahan daerah sangat jelas. oleh karena itu semoga pemerintah daerah taan dan tunduk terhadap Undang-Undang.
Demikian Pembahasan tentang pengangkatan camat berdasarkan kualisifikasi pendidikan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Pin It on Pinterest