Pelayanan Publik Archives | Rozi Piliang
UPTDPPA Sumatera Barat | Laporkan Kekerasan Terhadap Perempuan !

UPTDPPA Sumatera Barat | Laporkan Kekerasan Terhadap Perempuan !

Assalamualaikum Wr.Wb
Pada kesempatan kali ini saya rozi piliang akan berbagi informasi tentang UPTDPPA Sumatera barat.

 

Apa itu UPTDPPA Sumatera Barat ?

 

UPTDPPA Adalah sebuah unit pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlidungan Anak Provinsi Sumatera barat yang menangani kasus perempuan dan anak sperti kekerasan, pelecehan seksual, dll.

Masyarakat Sumatera Barat saat ini dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan mudah. Hal inilah yang telah diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD untuk menangani kasus Kekerasan perempuan dan anak.

 

 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Memberikan Layanan bagi yang bermasalah pada Kekerasan, Diskriminasi, dan Perlidungan Khusus Laiinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi Layanan :

  • Pengaduan Masyarakat;
  • Penjangkauan Korban;
  • Pengelolaan Kasus;
  • Penampungan Sementara;
  • Mediasi;
  • Pendampingan Korban.

 

Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

uptdppa-sumatera-barat

Kekerasan terhadap anak sampai sekarang masih terus berlansung. Realitas semacam ini sering ditemukan dalam pemberitaan media masa (cetak atau elektronik). Walau masalah ini bukan atau belum dianggap sebagai masalah publik, akan tetapai masalah ini sudah terjadi sebagai hal yang biasa dalam struktur masyarakat. Tingkah laku semacam ini menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus segera ditangani.

Kemajuan teknologi dan komunikasi yang digunakan dalam pelayanan lembaga untuk mempermudah dan mempercepat orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh karena itu UPTDPPA Sumatera Barat Hadir untuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi kalian yang meihat ataupun yang mengalamai tindak kekerasan baik kepada anak maupun perempuan segera laporkan ke UPTDPPA Sumatara barat melalui Hotline Dibawah ini.

 

uptdppa-sumatera-barat

HOTLINE

Jika kalian Melihat ataupun Mengalami tintakan kekerasan terhadap perempuan dan anak silakan hubungi :

Telpon : 085274094145
Email : uptdppa.sumbar@gmail.com
Instagram : uptdppasumbar
Twitter : uptdppasumbar
Facebook : Uptd Ppa Sumbar

Alamat : Jl. Rasuna Said No. 74 Kota Padang, Sumatera Barat

 

JANGAN TAKUT !!!

IDENTITAS PELAPOR AKAN DIJAMIN KERAHASIAANYA

MARI LAWAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  barang, jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebututuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik dari dua regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik itu adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman pemerintah  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang tersebut pada pasal (3) tujuan Undang-undang pelayanan publik adalah untuk :

  1. Terwujudnya  batasan  dan  hubungan  yang  jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
  2. Terwujudnya   sistem   penyelenggaraan   pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
  3. Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Asas Pelayanan Publik
Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang telah diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Yang termasuk dalam asas itu adalah :
  1. Kepentingan umum
  2. Kepastian hukum
  3. Kesamaan hak
  4. Keseimbangan hak dan kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntabilitas
  10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok rentan
  11. Ketepatan waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Umum Pelayanan Publik yang termasuk dalam asas-asas itu adalah :
  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Kodisional
  4. Partisipatif
  5. Kesamaan hak
  6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Transparansi adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat terbuka, selanjutnya mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.
Akuntabilitas adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan harus Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai pelayanan tersebut. Sebaliknya, apabila pemberi pelayanan tidak bisa bekerja sesuai kemampuan maka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan efisien.
Partisipatif adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong peran serta atau kamauan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Kesamaan Hak adalah tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif adalah tidak memebeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi dalam memberikan pelayanan. Pemberian pelayanan yang lebih kepada salah satu pihak akan menimbulkan kecemburuan social pada pihak lain, hal ini akan perdampak pada pencapaian pelaksanaan pelayan.
Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada pihak yang hanya menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya tidak ada pihak yang hanya melaksanakan kewajibannya namun tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia terima.
Ruang Lingkup Pelayanan Publik
Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1) meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Penjelasan ayat (1) dituangkan pada praturan ini pada ayat (2) pasal yang sama meliputi pelayanan pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Pelayanan  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara diatur dalam peraturan  perundang-undangan dalam  rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Tindakan      administratif      oleh      instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
Aturan Sidang Isbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan

Aturan Sidang Isbat Nikah Dalam Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila sudah tercatat oleh negara melalui Kantor Urusan Agama. Apabila suatu pernikahan telah terjadi namun belum sah secara hukum atau masih ada terdapat keraguan dan halangan terhadap suatu perkawinan maka perlu dilaksakan sidang istbat nikah.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015, sidang istbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat  beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi hukum di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan sidang isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.

Pelaksanaan sidang Istbat Nikah hanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

  • Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
  • Hilangnya akta nikah.
  • Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  • Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya pada pasal (7) ayat (4) pada Instruksi Presiden tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan sidang istbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.
Mekanisme pelaksanaan sidang istbat nikah juga diatur pada BAB IV pasal 11 peraturan mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015. Mekanisme pelayana tersebut adalah sebagai berikut;
  1. Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh pengadilan Agama adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
  2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi kecuali ada alasan lain.
  3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal, permohonan sidang istbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
  4. Permohonan diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman pemohon.
  5. Pemerikasaan pemohon sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh hakim Tunggal.
  6. Tata cara sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  7. Dalam Menjalankan Tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh satu orang panitera/ pnitera pengganti, satu orang jurista/jurista pengganti, dan sekurang kurangnya satu orang petugas administrasi.
  8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
  9. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
  10. Layanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan pos bantuan hukum dan sidang reguler.
Dalam konteks lain sidang istbat nikah juga dapat dilakukan secara terpadu, terpadu maksudnya adalah dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Agama melelui KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengesahan perkawinan dan pemerbitan dokumen kependudukan. Untuk pembahasan Sidang Istbat Nikah terpadu dapat dibaca pada artikel Sidang Istbat Nikah Terpadu.
 
Demikian Pembahasan tentang Aturan Sidang Istbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.
Ruang Lingkup Konsepsi Pelayanan Publik Di Pemerintahan

Ruang Lingkup Konsepsi Pelayanan Publik Di Pemerintahan

Assalamualikum Wr. Wb
Kali ini Rozi Piliang akan membahas konsep pelayanan publik secara umum. Semoga artikel ini bermanfaat bagi sesama.
          Dalam wacana kebijakan publik, telah lama digaungkan makna dan pengertian pelayanan publik (public service) yang berorientasi pada terpenuhinya harapan atau keinginan penerima layanan publik. Pelayan publik yang demikian dapat dilihat dimensi-dimensi pelayan seperti ; pelayanan yang cepat, pelayan yang tepat, pelayanan yang akurat, pelayanan dengan biaya terjangkau oleh penerima layanan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pelayan yang ramah dan bijaksana.
         Sampara Lukman pada tahun 1999 menulis sebuah buku yang berjudul Kualitas Pelyanan Publik menjelaskan bahwa “dalam manajemen pelayanan publik mengajarkan bahwa apapun bentuknya dan bagaimanapun situasinya, sebagai aparatur pelayanan, tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak berusaha memuaskan customernya (penerima layanan/Masyarakat)”.
          Oleh karena itu, paradigma dilayani oleh yang ber-eselon lebih rendah nampaknya tidak relevan lagi dengan semangat reformasi yang selama ini selalu diagung-agungkan. Pelayanan yang benar seperti yang diajarkan dalam manajemen pelayanan  publik adalah pejabat yang eselonnya lebih tinggi memfasilitasi pejabat yang eselonnya lebih rendah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

          Selanjutnya Sampara Lukma Juga mengutib sebuah buku dari Daviddow dan Uttal pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan kegiatan/ keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pelayanan yang disebut konsumen / Masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pemberi layanan. Pelayanan yang dikatakan sebagai pelayan tidak berwujud tersebut berarti bahwa pelayanan yang didapatkan hanya dapat dirasakan.

 

Baca Juga : Perspektif Dan Proses Berfikir Dalam  Komunikasi Pemerintahan

 

Pada Tahun 1991 Norman mengetengahkan karakteristik pelayanan sebagai berikut :

 

  1. Pelayan sifatnya tidak dapat diraba, perlayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
  2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan yang nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tidak sosial.
  3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat dan waktu yang sama.
     Karakter tersebut dapat dijadikan dasar bagaimana memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima kepada masyarakat.
Pelayanan publik atau (pelayanan umum) yang berkaitan dengan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publim dapat diklasifikasikan sebagai berikut;
  • Bersifat Primer; adalah semua penyediaan barang dan atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelengara dan dan pengguna, mau tidak mau harus memanfaatkannya.
  • Bersifat Sekunder; adalah segala bentuk penyediaan barang / jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didalamnya pengguna atau masyarakat tidak harus menggunakannya karena ada beberapa penyelenggara pelayanan non pemerintah.
Sumber : Modul pembelajaran Mahasiswa/Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Semester 5 Tahun 2016.
Sekian pembahasan kita untuk artikel ini, penjelasan lebih lanjut akan saya porting pada post berikutnya. jika ingin berlangganan bisa menambahkan alamat email pada kolom yang ada dibawah postingan ini, dengan demikian kalian akan selalu mendapatkan email setiap postingan terbaru dari saya. Jika ada kritik dan saran jangan sungkan untuk menuliskan pada kolom komentar. terimakasih.

Pin It on Pinterest