Kependudukan Archives | Rozi Piliang
Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Di Indonesia pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentng perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagi suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal (2) ayat (1)  Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria tidak boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Lebih jauhnya pada pasal (3) ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapati izin kedua orang tua.   Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilansungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pencatatan Perkawinan

Perkawianan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Perkawinan sah menurut peraturan perundang-unadangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawianan.

Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya kutipan akta perkawinan diserahkan kepada suami dan isteri.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melansungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana yang dimaksut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi selain beragama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilansungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilansungkan. Namun dalam suatu hal yang penting boleh diluar waktu yang telah ditetapkan yang diberikan camat atas nama  kepala daerah. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melansungan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Apabila hasil penelitian dari pegawai pencatat tidak ditemukan halangan perkawinan, maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sedangkan apabila dari kehendak perkawinan itu terdapat halangan perkawianan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai adau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Tata Cara Perkawinan

Setelah dilakukannya permohonan atau pemberitahuan kepada pegawai pencatatan maka perlu diketahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dilansungkan setelah sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak perkawianan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat setelah dilansungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri acara perkawinan tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan oleh semua pihak maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Beberapa aturan diatas menjelaskan tata cara pelaksanaan perkawinan agar tercatat sesuai dengan  hukum di Indonesia. Namun untuk sahnya suatu perkawinan tergantung kepada agama masing-masing.

Aturan Sidang Isbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan

Aturan Sidang Isbat Nikah Dalam Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila sudah tercatat oleh negara melalui Kantor Urusan Agama. Apabila suatu pernikahan telah terjadi namun belum sah secara hukum atau masih ada terdapat keraguan dan halangan terhadap suatu perkawinan maka perlu dilaksakan sidang istbat nikah.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015, sidang istbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat  beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi hukum di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan sidang isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.

Pelaksanaan sidang Istbat Nikah hanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

  • Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
  • Hilangnya akta nikah.
  • Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  • Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya pada pasal (7) ayat (4) pada Instruksi Presiden tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan sidang istbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.
Mekanisme pelaksanaan sidang istbat nikah juga diatur pada BAB IV pasal 11 peraturan mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015. Mekanisme pelayana tersebut adalah sebagai berikut;
  1. Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh pengadilan Agama adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
  2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi kecuali ada alasan lain.
  3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal, permohonan sidang istbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
  4. Permohonan diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman pemohon.
  5. Pemerikasaan pemohon sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh hakim Tunggal.
  6. Tata cara sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  7. Dalam Menjalankan Tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh satu orang panitera/ pnitera pengganti, satu orang jurista/jurista pengganti, dan sekurang kurangnya satu orang petugas administrasi.
  8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
  9. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
  10. Layanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan pos bantuan hukum dan sidang reguler.
Dalam konteks lain sidang istbat nikah juga dapat dilakukan secara terpadu, terpadu maksudnya adalah dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Agama melelui KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengesahan perkawinan dan pemerbitan dokumen kependudukan. Untuk pembahasan Sidang Istbat Nikah terpadu dapat dibaca pada artikel Sidang Istbat Nikah Terpadu.
 
Demikian Pembahasan tentang Aturan Sidang Istbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.
Pelaporan Akta Kematian Dalam Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang

Pelaporan Akta Kematian Dalam Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang

Asalamualiakum Wr.Wb.
Kali ini Rozi Piliang akan mebahas proses pelaporan akta kematian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia. Alasan saya mengupas masalah ini dalah masih banyaknya warga negara Indonesia yang kurang paham tata cara pelaporan akta kematian tersebut. Simak ulasannya sebagai berikut.
Akta kematian adalah sebuah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah yang memuat informasi atas kematian seorang warga negara dan diserahkan kepada ahli warisnya. Akta kematian sering kali diperlukan oleh ahli waris guna menyelesaikan segala bentuk administrasi yang atas nama almarhum.
Contoh : Apabila seseorang memiliki rekening tabungan di Bank lalu ia meninggal dunia maka untuk mengambil dan mencairkan dana tabungan tersebut pihak Bank akan meminta bukti kematian berupa akta kematian kepada ahli waris.
Kejadian yang sering terjadi di masyarakat kita adalah, mengurus akta kematian atas almarhum setelah ada kebutuhan saja. sehingga semua serba ingin cepat tanpa mempertimbagkan hal-hal lain. Lalu bagaimanakah proses pelaporan akta kematian menurut Undang-Undang ?
Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 44 yang menerangkan pecatatan kematian di Wilyah indonesia adalah sebagai berikut :

“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”  Pasal 44 ayat (1).  Namun pasal ini sudah diubah oleh Undang-undang kependudukan nomor 24 tahun 2013, pasal 44 ayat (1) berubah menjadi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tangga atau nama lainnya di  domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”.

 

Baca Juga : Buat Akta Kelahiran Tanpa Buku Nikah Orang Tua, Apakah Bisa ? 

Sejak tahun 2013 atau sejak mulai berlakunya perubahan Undang-Undang ini maka yang melaporka kematia tersebut adalah ketua rukun tetangga ( Ketua RT) setempat.
Setelah adanya laporan dari ketua RT maka instansi pelaksana akan memproses untuk menerbitkan akta kematia tersebut dengan meminta beberapa syarat administrasi seperti : Kartu Keluarga (KK), dan Surat keterangan kematian. Surat kematian harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
Jika yang meninggal tersebut meninggal dunia di rumah sakit, maka surat keterangan kematiaanya harus dikeluarkan oleh oleh pihak rumah sakit. jika dirumah dapat melampirkan surat kematian dari yang diketahui oleh kepala dsa atau kepala kelurahan setempat.
Apabila terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilan atau meninggal tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatan kematianya akan dilakukan setelah adanya ketetapan dari pengadilan.
Namun dilain kasus, apabila seseorang meninggal dunia dan tidak dapat dikenali identitasnya, maka pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
Demikian pembahasan  ini, semoga bermanfaat.
Buat Akta Kelahiran Tanpa Buku Nikah Orang Tua, Apakah Bisa ?

Buat Akta Kelahiran Tanpa Buku Nikah Orang Tua, Apakah Bisa ?

ROZIPILIANGBanyak orang  bertanya-tanya apakah bisa membuat akte kelahiran tanpa melampirkan buku nikah orang Tua ?. Buku nikah adalah salah satu syarat untuk membuat akte kelahiran, jika tak ada maka tak ada pengasahan atas anak. oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akn bahas permasalahan tersebut.

 

Akta kelahiran adalah salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki oleh penduduk Indonesia. dokumen ini sangat dibutuhkan untuk beberapa urusan seperti anak masuk sekolah, persyarataan untuk buat pasport dan masih banyak lagi urusan-urusan yang membutuhkan persyaratan Akta kelahiran.
Oleh karena alasan tersebut masyarakat semangkin sadar untuk tertib administrasi kependudukan dan membuat akta kelahiran. Apa saja syarat membuat Akta Kelahiran ?
Secara umum syarat akte kelahiran adalah :
  • Surat Keterangan kelahiran dari bidan rumahsakit tempat lahir
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Fotocopy KTP Orang Tua
  • Fotocopy KTP Saksi 2 Orang
  • Fotocopy buku Nikah orang tua
Itulah persyaratan umum dan wajib untuk membuat akte kelahiran. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah, Apakah bisa buat akta kelahiran tanpa ada fotocopy buku nikah orang tua    ???

Jawabannya adalah BISA !

 

Baca Juga :  Pelaporan Akta Kematian Dalam Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang

Membuat akta kelahiran tanpa ada Buku nikah orang tua tetap bisa diproses namun syarat dan ketentuan berlaku.  Bagi mayarakat yang melengkapi persyaratan seperti yang tertulis diatas maka dia akan mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan kedua nama orang tuanya (ayah dan ibu).
  Contoh :
 

TELAH LAHIR (Nama Pemilik Akta)  ANAK PERTAMA, PEREMPUAN DARI AYAH (nama ayah) dan IBU (nama ibu).

Berbeda bagi yang tidak menyertakan buku nikah orang tua pada persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran. bagi mereka yang tidak ada buku nikah orang tua maka harus mebuat pernyataan bahwa bersedia untuk tidak dicantumkan nama ayahnya pada akta kelahiran tersebut. akan tetapi akta kelahiran tetap dapat diterbitkan.
Contoh :

TELAH LAHIR (nama Pemilik Akta) ANAK PERTAMA , PEREMPUAN DARI SEORANG IBU (nama Ibu)

Nah itulah perbedaan bagi yang melengkapi persyaratan administrasi  dengan yang tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tuanya. Jika Bagi yang melengkapi persyratan ditulis nama kedua orang tuanya maka bagi yang tidak melengkapi buku nikah orang tua hanya ditulis nama ibunya saja.
Hal ini terjadi karena persoaalan pengesahan anak. bagi yang memiliki buku nikah maka ada dsar yang kuat untuk mengakui pengesahan anak dihadapan hukum, namun jika tidak ada ada maka dasar hukumnya tidak ada. oleh karena itu nama bapaknya tidak ditulis.

Demikian pembahasan sooal pembuatan akta kelahiran tanpa buku nikah oran tua, semoga bermanfaat, jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar.

Pin It on Pinterest