Kebijakan Publik Archives | Rozi Piliang
Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia

Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia

Apa yang dimaksud dengan pemerintah masih ada yang belum tau ? jika kalian masih belum mengerti sebelum kita masuk ke pembahasasn inti saya akan julaskan secara singkat tentang pemerintah. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum/undang-undang diwilayah tertentu.

Dengan demikian pemerintah adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujukan tujuan negara, dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintahan sejadinya terbagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah yang mempunyai kewenangan terhadap negara kesatuan republik Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan pemerintah daerah adalah yang memiliki kewenangan untuk mengurusi daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang otonomi daerah.

Sasaran pememerintahan adalah rakyat/msyarakat, oleh karena itu instansi pemerintahan yang paling dekat dan melekat lansung dengan masyarakat adalah Kantor Desa/Kantor Kelurahan.

Kenapa Desa dan Kelurahan menjadi ujung tombak pemerintahan ?

Alasannya karena desa dan kelurahanlah yang paling dekat dengan masyarakatnya, apapun keluhan masyarakat terhadap pemerintah biasanya tak lain dan tak bukan manyarakat akan mengadu kepada kantor desa dan kantor kelurahan. Oleh karena itu orang-orang yang bekerja di kelurahan dan desa dibawah kecamatan adalah orang orang yang sangat berperan penting dalam roda pemerintahan.

Orang-orang tersebut juga tidak bisa sembarangan, mereka yang bekerja didesa dan kelurahan haruslah orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan setidaknya dia dapat didengar dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu mereka juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan.

Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh desa dan kelurahan mecakup masalah kependudukan, sosial, agama, dll.

Demikian Pembahasan tentang Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Aturan Sidang Isbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan

Aturan Sidang Isbat Nikah Dalam Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila sudah tercatat oleh negara melalui Kantor Urusan Agama. Apabila suatu pernikahan telah terjadi namun belum sah secara hukum atau masih ada terdapat keraguan dan halangan terhadap suatu perkawinan maka perlu dilaksakan sidang istbat nikah.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015, sidang istbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat  beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi hukum di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan sidang isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.

Pelaksanaan sidang Istbat Nikah hanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

  • Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
  • Hilangnya akta nikah.
  • Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  • Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya pada pasal (7) ayat (4) pada Instruksi Presiden tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan sidang istbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.
Mekanisme pelaksanaan sidang istbat nikah juga diatur pada BAB IV pasal 11 peraturan mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015. Mekanisme pelayana tersebut adalah sebagai berikut;
  1. Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh pengadilan Agama adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
  2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi kecuali ada alasan lain.
  3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal, permohonan sidang istbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
  4. Permohonan diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman pemohon.
  5. Pemerikasaan pemohon sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh hakim Tunggal.
  6. Tata cara sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  7. Dalam Menjalankan Tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh satu orang panitera/ pnitera pengganti, satu orang jurista/jurista pengganti, dan sekurang kurangnya satu orang petugas administrasi.
  8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
  9. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
  10. Layanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan pos bantuan hukum dan sidang reguler.
Dalam konteks lain sidang istbat nikah juga dapat dilakukan secara terpadu, terpadu maksudnya adalah dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Agama melelui KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengesahan perkawinan dan pemerbitan dokumen kependudukan. Untuk pembahasan Sidang Istbat Nikah terpadu dapat dibaca pada artikel Sidang Istbat Nikah Terpadu.
 
Demikian Pembahasan tentang Aturan Sidang Istbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.
Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Assalamualaikum Wr.Wb
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuliasifikasi pendidikan yang bisa diangkat menjadi seorang camat di pemerintah daerah.

Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat sebagai koordinator pemerintah kabupaten/kota di kecamatan yang bertanggung jawab lansung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

Pada dasarnya pengankatan camat adalah penunjukan lasung oleh bupati atau walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota. Siapaun yang di padang layak oleh bupati atau walikota yang sudah mencapai syarat tertentu sesuai aturan bisa memangku jabatan sebagai camat.

Diberbagai daerah camat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, ada yang diangkat menjadi camat dari guru, sarjana hukum, sarjana sosial, bahkan dari tenaga kesehatanpun ada yang diangkat menjadi seorang camat.

Lalu sebenarnya, bagaimanakah kualisifikasi pendidikan untuk bisa menjadi camat menurut aturan yang berlaku di Indonesia ??

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa camat harus berlatar belakang pendidikan ilmu pemerintahan, yang dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat profesi kepamongprajaan.

Baca Juga : Ruang Lingkup Konsepsi Pelayan Publik di Pemerintahan

Ketentuan pasal 224 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Bupati/Walikota  wajib mengankat camat dari pegawai negeri sipil  yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud denga “menguasai pengetahuan teknis pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah Diploma/Sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan, ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan dikeluarka oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kedidnasan(PTK), dan atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan mempunya jurusan atau program studi ilmu pemerintahan, pendidikan profesi kepamongprajaan dilakukan melalui program spesialisasi kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika Bupati/Walikota masih mengankat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut ?

Jika bupati masih mengakat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai maka Gubernur dapat membatalkan keputusan bupati tersebut, mengingat salah satu tugas dan wewenang  gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Untuk memperbaiki kesalahan pengankatan camat yang bukan belatar belakang ilmu pemerintahan dapat dilakukan dengan cara :

  1. Bupati/Walikota melakukan pendataan  latar belakan pendidikan yang menduduki jabatan sebai camat.
  2. Bupati/Walikota melakukan muatsai bagi camat yang tidak berlatar blakang pendidikan ilmu pemerintahan dan mengakan camat baru dengan kualisifikasi pendidikan yang sesuai.
  3. Jika Tidak ada lagi Pegawai Negeri Sipil berlatar pendidikan pemerintahan yang dapat diangkat menajdai camat, maka Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memberi kesempatan kepada camat yang bukan belatar ilmu pemerintahan untuk mengikuti program profesi kepamong prajaan.
Amanat Undang-Undang Pemerintahan daerah sangat jelas. oleh karena itu semoga pemerintah daerah taan dan tunduk terhadap Undang-Undang.
Demikian Pembahasan tentang pengangkatan camat berdasarkan kualisifikasi pendidikan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Pin It on Pinterest