Ilmu Pemerintahan Archives | Rozi Piliang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Part 1

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Part 1

Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

1. PA/KPA;

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  2. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  3. menetapkan PPK;
  4. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  5. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  6. menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  7. Menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  8. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  9. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  11. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PA dapat:

  • menetapkan tim teknis; dan/atau
  • menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

  1. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
  2. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA.

2. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan .

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  4. dmelaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian  kepada PA/KPA;
  7. menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan.

3. ULP/Pejabat Pengadaan Barang

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

  • Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

  1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
  2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil  setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

 

Lanjutan Pada Postingan Berikutnya
Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  barang, jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebututuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik dari dua regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik itu adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman pemerintah  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang tersebut pada pasal (3) tujuan Undang-undang pelayanan publik adalah untuk :

  1. Terwujudnya  batasan  dan  hubungan  yang  jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
  2. Terwujudnya   sistem   penyelenggaraan   pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
  3. Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Asas Pelayanan Publik
Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang telah diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Yang termasuk dalam asas itu adalah :
  1. Kepentingan umum
  2. Kepastian hukum
  3. Kesamaan hak
  4. Keseimbangan hak dan kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntabilitas
  10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok rentan
  11. Ketepatan waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Umum Pelayanan Publik yang termasuk dalam asas-asas itu adalah :
  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Kodisional
  4. Partisipatif
  5. Kesamaan hak
  6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Transparansi adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat terbuka, selanjutnya mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.
Akuntabilitas adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan harus Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai pelayanan tersebut. Sebaliknya, apabila pemberi pelayanan tidak bisa bekerja sesuai kemampuan maka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan efisien.
Partisipatif adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong peran serta atau kamauan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Kesamaan Hak adalah tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif adalah tidak memebeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi dalam memberikan pelayanan. Pemberian pelayanan yang lebih kepada salah satu pihak akan menimbulkan kecemburuan social pada pihak lain, hal ini akan perdampak pada pencapaian pelaksanaan pelayan.
Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada pihak yang hanya menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya tidak ada pihak yang hanya melaksanakan kewajibannya namun tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia terima.
Ruang Lingkup Pelayanan Publik
Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1) meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Penjelasan ayat (1) dituangkan pada praturan ini pada ayat (2) pasal yang sama meliputi pelayanan pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Pelayanan  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara diatur dalam peraturan  perundang-undangan dalam  rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Tindakan      administratif      oleh      instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia

Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia

Apa yang dimaksud dengan pemerintah masih ada yang belum tau ? jika kalian masih belum mengerti sebelum kita masuk ke pembahasasn inti saya akan julaskan secara singkat tentang pemerintah. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum/undang-undang diwilayah tertentu.

Dengan demikian pemerintah adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujukan tujuan negara, dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintahan sejadinya terbagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah yang mempunyai kewenangan terhadap negara kesatuan republik Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan pemerintah daerah adalah yang memiliki kewenangan untuk mengurusi daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang otonomi daerah.

Sasaran pememerintahan adalah rakyat/msyarakat, oleh karena itu instansi pemerintahan yang paling dekat dan melekat lansung dengan masyarakat adalah Kantor Desa/Kantor Kelurahan.

Kenapa Desa dan Kelurahan menjadi ujung tombak pemerintahan ?

Alasannya karena desa dan kelurahanlah yang paling dekat dengan masyarakatnya, apapun keluhan masyarakat terhadap pemerintah biasanya tak lain dan tak bukan manyarakat akan mengadu kepada kantor desa dan kantor kelurahan. Oleh karena itu orang-orang yang bekerja di kelurahan dan desa dibawah kecamatan adalah orang orang yang sangat berperan penting dalam roda pemerintahan.

Orang-orang tersebut juga tidak bisa sembarangan, mereka yang bekerja didesa dan kelurahan haruslah orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan setidaknya dia dapat didengar dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu mereka juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan.

Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh desa dan kelurahan mecakup masalah kependudukan, sosial, agama, dll.

Demikian Pembahasan tentang Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

3 Cara Jitu Membuat Atasan Senang Agar Karir Meningkat

3 Cara Jitu Membuat Atasan Senang Agar Karir Meningkat

Dalam dunia birokrasi tentu ada yang namanya atasan dan bawahan, seorang atasan harus bisa mengayomi bawahan dan seorang bawahan harus hormat dan bisa menghargai atasannya. Dibeberapa kasus ada atasaan yang bawaannya muak melihat tingkah laku bawahannya dan begitu juga sebaliknya, banyak bawahan yang risih terhadap tingkah laku atasannya.

Bagi seorang atasan dia berhak menentikan kebijakan untuk para bawahannya, soo dia adalah pimpinan ya bisa buat kebijakan apa aja. Nah bagi bawahan kalian tidak bisa berbuat semena mena kepada atasan, jika kalian mebuat atasan kalian kesal bisa bisa kalian diberikan tindakan yang kalian tidak sengangi, alhasil pekerjaan dan tugas tidak akan mencapai hasil yang diinginkan.

Oleh karena itu untuk kalian para bawahan atau anak buah, Rozipiliang.com akan mengulas beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk membuat atasan kalian senang dan bisa memberikan perhatian lebih kepada kalian jika menerapkan langkah-langkah ini.

Sederhana saja, yang harus kalian lakukan hanya   tiga hal, biasanya kami menyingkat istilah ini dengan LDR, LDR adalah singkatan dari Loyalitas, Disiplin, dan Respect. tiga hal ini menjadi kunci utama agar atasan kalian bisa senang dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Percaya tidak percaya jika kalian melakukan dari ketiga langkah diatas maka kalian akan mersaakan perubahannya.

1. Loyalitas

Saya rasa kalian sering mendegar istilah loyal dan kalian paham maksudnya,  namun saya yakin dan percaya masih ada kalian yang belum tau pengertian dari loyalitas.

Pengertian Loyalitas secara singkat adalah mutu dari sikap setia. Sedangka secara luas defenisi loyalitas adalah tindakan memberi atau menunjukkan dukungan kepada seseorang atau instititusi.
Kaitannya dalam birokrasi adalah sebagai seorang bawahan kalian harus bisa menunjukkan sikap setia dan menunjukkan dukungan penuh kepada atasan kalian atas kebijakan yang diberikannya. Tidak ada kata “Tidak Bisa” bagi seorang bawahan.  yang ada kalian harus bisa mencari solusi apa yang diinginkan atasan tersebut bisa diselesaikan. jika ini kalian lakukan atasan akan senang dengan sikap yang kalian tunjukkan.

2. Disiplin

Di institusi manapun disiplin adalah hal utama yang harus dimiliki bagi setiap SDM nya, bagaimana sebuah birokrasi atau organisasi akan berjalan baik jika orang-orang yang ada didalamnya tidak disiplin.
Bagaimana atasan akan senang melihat bawahannya tidak disiplin dalam bekerja, pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu akan molor akibat staf atau bawahan tidak disiplin dalam bekerja. Oleh karenanya yang harus kalian tunjukkan kepada atasan kalian berikutnya adalah didiplin. jika kalaian tidak terlalu bisa menguasai pekerjaan kalian secara utuh, namun jika kalian disiplin maka akan ada nilai tambah untuk kalian dari atasan.
So, disiplinlah dalam bekerja.

3. Respek

Respek dalam kata lain juga bisa diartikan horamat, namun bukan hanya sekedar hormat saja. Sebagian pakar mengatakan respek bisa diartikan tingkatan lebih lanjut dari simpati.
dengan meberikan respek kepata atasan yakinlah kalian akan disenangi oleh atasan tersebut.
Itulah tiga langkah yang harus kalian lakukan, jika kalian sudah melakukannya banyak manfaat yang akan kalian dapatkan, bisa bisa kalian akan di promosikan untuk mendapatkan jabatan yang lebih baik dan lebih tinggi. Semoga artikel ini bermanfaat.
Demikian Pembahasan tentang cara membuat atasan senang, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.
Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan. Dapat dikatakan juga sebagai pross memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa langakah. Dalam dunia manajemen atau dalah kehidupan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, proses atau sri tindakan itu lebih banyak tampak dalam berbagai diskusi. Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan ialah kegiatan pengumpulan informasi dari mana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan dapat dibuat.

Menurut Drucker (1990) pengambian keputusan merupakan tindakan pemilihan dari satu atau lebih kemungkinan, namun ini hampir tidak merupakan pemilihan antara yang benar dan yang mungkin salah.

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternati yang ada.

Menurut S.P. Siagian, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Menurut Ibnu Syamsi, pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengn melalui satu diantara alternatif-alternatif yang memungkingkan.

Menurut James A.F Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Selain beberapa pengertian di atas, pengambilan keputusan itu juga berarti proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang eisien sesuai dengan situasi (Salusu, 1996:47).

Dari definisi pengambilan keputusan di atas maka dapat ditarik kesimpuan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara/teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemillihan alternati terbaik dari alternatif yang ada.

Fungsi dan Tujuan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Selain itu pengambilan keputusan juga merupakan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya brlangsung cukup lama.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk menapai tujuan organisasinya. Yang diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan ini  dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kerap kali pengambilan keputusan itu hanya merupakan satu segi saja, misalnnya hanya menyangkut segi keuangan saja dan kalau dipecahkan tidak menimbulkan efek sampingan atau akibat laian. Tetapi ada kemungkinan dapat saja terjadi masalah yang pemecahannya menghendaki dua hal kontradiksi terpecahkan sekaligus (Syamsi, 2000:5).

Oleh karena itu tujuan pengambilan keputusan itu dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut

1. Tujuan yang bersifat tunggal

Tujuan pengambilan kputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain.

2. Tujuan yang bersifat ganda

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut satu masalah, artinya bahwa  satu kepputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih), yang bersifat kontradiktif atau yang tidak bersifat kontradiktif.

Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

Menurut George R. Terry, disebutkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku sebagai berikut :

1. Intuisi

Pengambilan kputusan yang brdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kelebihannya antara lain sebagai berikut :

 

  1. Waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek
  2. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya
  3. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan, dari itu perlu memanfaatkan dengan baik

Kelemahannya antara lain sebagai berikut :

  1. Keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik
  2. Sulit mencari alat pembandingnya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya
  3. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan sering kali diabaikan
  4. Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung dan ruginya, baik-buruknya kputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman, seseorang yang menduga masalahnya walaupun hanya dengan mellihat sepintas saja mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya.

Baca Juga : Perspektif Dan Proses Berfikir Dalam Komunikasi Pemerintahan

 

2. Fakta

Pengambilan kputusan berdasarkan fakta dapat mmberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima kputusan dengan rela dan lapang dada.

3. Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiiki beberapa kelebihan dan kelemahan.

Kelebihannya antara lain sebagai berikut :

  1. Kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerimaan tersebut secara sukarela ataukah secara terpaksa
  2. Keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama
  3. Memiliki otentisitan (otentik)

Kelemahannya antara lain sebagai berikut :

  1. Dapat menimbulkan sifat rutinitas
  2. Mengasosiasikan dengan praktek diktatorial
  3. Sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan

Sumber : Makalah Pembelajaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Paradigma komunikasi Pemerintahan dari masa ke masa

Paradigma komunikasi Pemerintahan dari masa ke masa

Asalamualiakum Wr.Wb
Pada postingan kali ini saya rozi piliang akan memberikan ringkasan singkat tentang paradigma komunikasi pemerintahan dari masa kemasa , mulai dari masa penjajahan pasca kemerdekaan hingga era reformasi, pembahasan ini saya ringkas dari modul pembelajaran semester 4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2015.

Berikut pembahasannya;

1. Masa Pemerintahan Penjajahan Pasca Kemerdekaan

Pemerintah penjah belanda dan jepang bersifat diktator dan otoriter membendung arus nasionalisme dan mengontrol rapat-rapat pemberitaan (pers), sekolah, dan dakwah. Ketegasan semngat para pemimpin saat itu adalah berhasil merundingkan dasar negara yang saat ini dikenal sebagai Pancasil dan UUD 1945.

Walaupun dalam kegentingan yang memaksa para “founding father” tetap befikir jernih, visioner, dan brilian dalam dalam menciptakan negara yang moralis dan integralis. Debgan demikian dalam pandangan masyarakat negara itu adalah faktor yang budiman yang menegakkan keadilan dan persatuan. Simbol negara tidak pernah salah walaupun bentuk negara  persatuan terseok-seok di alam penjajahan yang otoriter.

2. Masa Pemerintahan Orde Lama

Gaya Komunikasi pemerintahan di zaman Soekarno adalah gaya orator yang sifatnya sederhana namun menyentuh relung hati yang terdalam. Komunikasi pemerintahan saat itu diwarnai dengan ketegasan, keberanian, dan sikap yang teguh, tidak berbelit-belit, tidak menggunakan kata-kata yang bersayap, jelas intonasinya yang tersimbol dalam gesture dan pelototan mata. Komunikasi seperti ini biasanya sukses dalam susana emosi yang terkendali dan disampaikan secara berulang-ulang.

 

Baca Juga : Perspektif Dan Proses Berfikir Dalam Komunikasi Pemerintahan

3. Masa Pemerintahan Orde Baru

Orde baru dimulai sejak tahun 1965, pemerintahan dikuasai satu partai politik yaitu Golkar, dimana Soeharto alah pembina tunggalnya. ABRI adalah jalur A, Golkar adalah jalur G, dan PNS mengikuti memilih Golkar melalui Korpri.

Pak Harto menerapkan Undang-Undang Anti Subversif atau yang diluar negeri dikenal dengan Undang-Undang Security Act (Keamanan Negara) dan kepada seluruh jajarannya diperkenalkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat Pancasila tidak ekstrim kiri (komunis) dan tidak ekstrim kanan (Berbasis Agama). Semua Organisasi diharapkan mencamtumkan Pancasila sebagai dasar perjuangannya. Komunikasi pemerintahan di masa ini lebih didominasi oleh komunikasi yang non verbal, Pak Harto lebih banyak menggunakan bahasa tubuh, isyarat, namun penuh ketegasan.

Cara pandang pak Harto selalu tertib, positif, dan penuh wibawa dan masing-masing menteri pada kabinetnya harus mampu menterjemahkan apa maksud Presiden kepada masyarakatnya. Dimasa ini Indonesia sukses menerapkan progran keluarga berencana dan masih eksport migas. Koordinasi pemerintahan dimasa Orde baru terkesan berjalan satu arah, karena kebijakan tingkat nasional harus diikuti persis oleh pemerintah tingkat daerah.

4. Masa Pemerintahan Reformasi

Masa reformasi dimulai sejak MPR merevisi UUD 1945 hingga saat ini sudah sampai ke perubahan ke IV. Hal-hal yang berubah secara signifikan adalah; Hal musyawarah mufakat tidak lagi di prioritaskan, keputusan terbaik adalah Voting.; MPR tidak lagi menyusun GBHN, namun pemerintah yang menyusun RPJM sesuai dengan visi misi dimasa kepemerintahannya.; Presiden mempunyai jabatan setinggi tingnya 2 kali 5 tahun.; Hak-hak DPR dimunculkan seperti hak budget, hak interpelasi, hak menguji,dll; Ditambahnya pasal-pasal HAM dalam revisi yang ke III.

Selain itu pula orde reformasi juga diwarnai dengan perubahan pada Undang-Undang pers dan munculnya lembagalembaga baru sehingga hak mengemukakan pendapat semngkin terbuka. Disisi lain juga diberlakukannya undang-undang otonomi daerah yang memeberikan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Demikian Pembahasan tentang paradigma komunikasi pemerintahan dari masa kemasa, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Pin It on Pinterest