Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Part 1 | Rozi Piliang

Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

1. PA/KPA;

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  2. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  3. menetapkan PPK;
  4. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  5. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  6. menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  7. Menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  8. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  9. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  11. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PA dapat:

  • menetapkan tim teknis; dan/atau
  • menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

  1. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
  2. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA.

2. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan .

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  4. dmelaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian  kepada PA/KPA;
  7. menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan.

3. ULP/Pejabat Pengadaan Barang

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

  • Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

  1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
  2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil  setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

 

Lanjutan Pada Postingan Berikutnya

Pin It on Pinterest

Share This