Fakhrul Rozi, Author at Rozi Piliang | Page 2 of 4
Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Di Indonesia pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentng perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagi suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal (2) ayat (1)  Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria tidak boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Lebih jauhnya pada pasal (3) ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapati izin kedua orang tua.   Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilansungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pencatatan Perkawinan

Perkawianan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Perkawinan sah menurut peraturan perundang-unadangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawianan.

Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya kutipan akta perkawinan diserahkan kepada suami dan isteri.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melansungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana yang dimaksut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi selain beragama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilansungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilansungkan. Namun dalam suatu hal yang penting boleh diluar waktu yang telah ditetapkan yang diberikan camat atas nama  kepala daerah. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melansungan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Apabila hasil penelitian dari pegawai pencatat tidak ditemukan halangan perkawinan, maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sedangkan apabila dari kehendak perkawinan itu terdapat halangan perkawianan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai adau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Tata Cara Perkawinan

Setelah dilakukannya permohonan atau pemberitahuan kepada pegawai pencatatan maka perlu diketahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dilansungkan setelah sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak perkawianan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat setelah dilansungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri acara perkawinan tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan oleh semua pihak maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Beberapa aturan diatas menjelaskan tata cara pelaksanaan perkawinan agar tercatat sesuai dengan  hukum di Indonesia. Namun untuk sahnya suatu perkawinan tergantung kepada agama masing-masing.

Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  barang, jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebututuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik dari dua regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik itu adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman pemerintah  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang tersebut pada pasal (3) tujuan Undang-undang pelayanan publik adalah untuk :

  1. Terwujudnya  batasan  dan  hubungan  yang  jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
  2. Terwujudnya   sistem   penyelenggaraan   pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
  3. Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Asas Pelayanan Publik
Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang telah diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Yang termasuk dalam asas itu adalah :
  1. Kepentingan umum
  2. Kepastian hukum
  3. Kesamaan hak
  4. Keseimbangan hak dan kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntabilitas
  10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok rentan
  11. Ketepatan waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Umum Pelayanan Publik yang termasuk dalam asas-asas itu adalah :
  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Kodisional
  4. Partisipatif
  5. Kesamaan hak
  6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Transparansi adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat terbuka, selanjutnya mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.
Akuntabilitas adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan harus Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai pelayanan tersebut. Sebaliknya, apabila pemberi pelayanan tidak bisa bekerja sesuai kemampuan maka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan efisien.
Partisipatif adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong peran serta atau kamauan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Kesamaan Hak adalah tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif adalah tidak memebeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi dalam memberikan pelayanan. Pemberian pelayanan yang lebih kepada salah satu pihak akan menimbulkan kecemburuan social pada pihak lain, hal ini akan perdampak pada pencapaian pelaksanaan pelayan.
Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada pihak yang hanya menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya tidak ada pihak yang hanya melaksanakan kewajibannya namun tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia terima.
Ruang Lingkup Pelayanan Publik
Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1) meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Penjelasan ayat (1) dituangkan pada praturan ini pada ayat (2) pasal yang sama meliputi pelayanan pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Pelayanan  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara diatur dalam peraturan  perundang-undangan dalam  rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Tindakan      administratif      oleh      instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
3 prinsip-prinsip dasar politik Islam, simak penjelasannya

3 prinsip-prinsip dasar politik Islam, simak penjelasannya

Jika membahas prinsip politik islam, Al Qur’an menegaskan bahwa, kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, jangan sekali-kali diragukan. Dan manusia bebas menentukan pilihannya untuk menerima kebenaran itu atau menolaknya.Sebagai umat Islam, maka tentu saja kita mengambil prinsip-prinsip dasar berdasarkan Al Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber referensi dan rujukan dalam berbagai hal termasuk dalam urusan politik.

Al Qur’an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplentasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

1. Al-Musyawarah (Musawarah)

Dalam prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya.Penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu musyawarah merupakan prinsip penting dalam politik Islam.

Prinsip musyawarah ini sesuai dengan ayat al-Quran Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ 

 

﴾١٥٩الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ 
Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S Ali Imran : 159)

 2. Al ‘Adaalah (Keadilan)

Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya.Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur’an yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusiasebagaimana dalam firman Allah yang  terkandung dalam surat An-Nisaa’:58 berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا   بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : Sesungguhnya Allah memerintahkan (menyuruh) kamu melaksanakan (menunaikan/menyampaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran (pelajaran) yang sebaik-baiknya (sangat berharga) kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S An-Nisaa’ : 58)

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan.Jika seseorang hendak memutuskan suatu hukum bagi orang lain, maka ia terlebih dahulu harus berlaku amanah terhadap tanggung jawabnya sebagai pribadi.Berlaku amanah dulu terhadap tanggung jawab diri sendiri, baru bisa bersikap adil terhadap urusan orang lain. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, proporsional, bukan memuat semuanya sama rata. Porsi dalam sikap adil tak berarti ‘sama’,karena setiap posisi punya porsinya sendiri-sendiri.

3. Al-Musaawah (Persamaan)

Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak sama, juga mempunyai kebebasan dalam berpendapat,tanggung jawab dan dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi.Berdasarkan prinsip ini juga sesungguhnya tak ada rakyat yang diperbudak atau diperintah secara sewenang-wenang oleh penguasa.Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai suku bukanlah untuk membuat perbedaan diantara mereka.Melainkan dengan tujuan untuk saling mengenal dan bertukar pengalaman.
Al-Qur’an menegaskan bahwa yang membedakan diantara manusia itu adalah taqwa.Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat AL-Hujurat ayat 13 berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌالحجرا ت

Artinya : Hai manusia sesungguhnya kami menetapkan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling men genal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha men getahui lagi maha mengenal.(Q.S Al-Hujurat : 13)

Dari uraian tersebut diatas tidak disangsikan lagi kekuatan prinsip persamaan itu dalam sistem hukum Islam. Pelaksanaanya berlaku menyeluruh dalam sistem hukum dan pemerintahan Islam. Sebab sistem itu memang menjadi bagian yang integral dari ajaran Islam.

Baca juga artikel lain ;  ILMU PEMERINTAHAN

Semoga artikel tentang prinsip politik islam ini bermanfaat , jika ada kritik dan saran atau diluar ketentuan silahkan hubungi kami atau tuliskan di halaman komentar. jika ingin berlangganan artikel kami silakan masukkan email kalian pada kotak dibawah artikel ini.
Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia

Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia

Apa yang dimaksud dengan pemerintah masih ada yang belum tau ? jika kalian masih belum mengerti sebelum kita masuk ke pembahasasn inti saya akan julaskan secara singkat tentang pemerintah. Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum/undang-undang diwilayah tertentu.

Dengan demikian pemerintah adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mewujukan tujuan negara, dimana lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintahan sejadinya terbagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah yang mempunyai kewenangan terhadap negara kesatuan republik Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan pemerintah daerah adalah yang memiliki kewenangan untuk mengurusi daerah masing-masing sesuai dengan undang-undang otonomi daerah.

Sasaran pememerintahan adalah rakyat/msyarakat, oleh karena itu instansi pemerintahan yang paling dekat dan melekat lansung dengan masyarakat adalah Kantor Desa/Kantor Kelurahan.

Kenapa Desa dan Kelurahan menjadi ujung tombak pemerintahan ?

Alasannya karena desa dan kelurahanlah yang paling dekat dengan masyarakatnya, apapun keluhan masyarakat terhadap pemerintah biasanya tak lain dan tak bukan manyarakat akan mengadu kepada kantor desa dan kantor kelurahan. Oleh karena itu orang-orang yang bekerja di kelurahan dan desa dibawah kecamatan adalah orang orang yang sangat berperan penting dalam roda pemerintahan.

Orang-orang tersebut juga tidak bisa sembarangan, mereka yang bekerja didesa dan kelurahan haruslah orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan setidaknya dia dapat didengar dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu mereka juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu fungsi pelayanan.

Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan oleh desa dan kelurahan mecakup masalah kependudukan, sosial, agama, dll.

Demikian Pembahasan tentang Desa dan Kelurahan, Ujung Tombak Pemerintahan Indonesia, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Aturan Sidang Isbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan

Aturan Sidang Isbat Nikah Dalam Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila sudah tercatat oleh negara melalui Kantor Urusan Agama. Apabila suatu pernikahan telah terjadi namun belum sah secara hukum atau masih ada terdapat keraguan dan halangan terhadap suatu perkawinan maka perlu dilaksakan sidang istbat nikah.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015, sidang istbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat  beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi hukum di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan sidang isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.

Pelaksanaan sidang Istbat Nikah hanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

  • Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
  • Hilangnya akta nikah.
  • Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  • Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya pada pasal (7) ayat (4) pada Instruksi Presiden tersebut lebih jauh dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan sidang istbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.
Mekanisme pelaksanaan sidang istbat nikah juga diatur pada BAB IV pasal 11 peraturan mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2015. Mekanisme pelayana tersebut adalah sebagai berikut;
  1. Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh pengadilan Agama adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
  2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi kecuali ada alasan lain.
  3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya telah meninggal, permohonan sidang istbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu.
  4. Permohonan diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman pemohon.
  5. Pemerikasaan pemohon sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan oleh hakim Tunggal.
  6. Tata cara sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  7. Dalam Menjalankan Tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh satu orang panitera/ pnitera pengganti, satu orang jurista/jurista pengganti, dan sekurang kurangnya satu orang petugas administrasi.
  8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
  9. Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
  10. Layanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan pos bantuan hukum dan sidang reguler.
Dalam konteks lain sidang istbat nikah juga dapat dilakukan secara terpadu, terpadu maksudnya adalah dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Agama melelui KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengesahan perkawinan dan pemerbitan dokumen kependudukan. Untuk pembahasan Sidang Istbat Nikah terpadu dapat dibaca pada artikel Sidang Istbat Nikah Terpadu.
 
Demikian Pembahasan tentang Aturan Sidang Istbat Nikah  Dalam Perundang-Undangan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Pin It on Pinterest