Fakhrul Rozi, Author at Rozi Piliang
UPTDPPA Sumatera Barat | Laporkan Kekerasan Terhadap Perempuan !

UPTDPPA Sumatera Barat | Laporkan Kekerasan Terhadap Perempuan !

Assalamualaikum Wr.Wb
Pada kesempatan kali ini saya rozi piliang akan berbagi informasi tentang UPTDPPA Sumatera barat.

 

Apa itu UPTDPPA Sumatera Barat ?

 

UPTDPPA Adalah sebuah unit pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlidungan Anak Provinsi Sumatera barat yang menangani kasus perempuan dan anak sperti kekerasan, pelecehan seksual, dll.

Masyarakat Sumatera Barat saat ini dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan mudah. Hal inilah yang telah diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD untuk menangani kasus Kekerasan perempuan dan anak.

 

 

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Memberikan Layanan bagi yang bermasalah pada Kekerasan, Diskriminasi, dan Perlidungan Khusus Laiinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi Layanan :

  • Pengaduan Masyarakat;
  • Penjangkauan Korban;
  • Pengelolaan Kasus;
  • Penampungan Sementara;
  • Mediasi;
  • Pendampingan Korban.

 

Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

uptdppa-sumatera-barat

Kekerasan terhadap anak sampai sekarang masih terus berlansung. Realitas semacam ini sering ditemukan dalam pemberitaan media masa (cetak atau elektronik). Walau masalah ini bukan atau belum dianggap sebagai masalah publik, akan tetapai masalah ini sudah terjadi sebagai hal yang biasa dalam struktur masyarakat. Tingkah laku semacam ini menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang terjadi pada anak-anak merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus segera ditangani.

Kemajuan teknologi dan komunikasi yang digunakan dalam pelayanan lembaga untuk mempermudah dan mempercepat orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh karena itu UPTDPPA Sumatera Barat Hadir untuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi kalian yang meihat ataupun yang mengalamai tindak kekerasan baik kepada anak maupun perempuan segera laporkan ke UPTDPPA Sumatara barat melalui Hotline Dibawah ini.

 

uptdppa-sumatera-barat

HOTLINE

Jika kalian Melihat ataupun Mengalami tintakan kekerasan terhadap perempuan dan anak silakan hubungi :

Telpon : 085274094145
Email : uptdppa.sumbar@gmail.com
Instagram : uptdppasumbar
Twitter : uptdppasumbar
Facebook : Uptd Ppa Sumbar

Alamat : Jl. Rasuna Said No. 74 Kota Padang, Sumatera Barat

 

JANGAN TAKUT !!!

IDENTITAS PELAPOR AKAN DIJAMIN KERAHASIAANYA

MARI LAWAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Besaran Jumlah Gaji PNS Semua Gologan Terbaru

Besaran Jumlah Gaji PNS Semua Gologan Terbaru

Banyak orang yang bertanya berapakah jumlah gaji PNS ? Pada tahun 2019 pemerintah menaikkan gaji PNS 5% dari jumlah sebelumnya. Kenaikan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum saya akan uraikan, saya akan mengingatkan kembali bahwa pemahaman tentang sumber gaji PNS. Gaji yang diterima adalah besaran gaji pokok ditambah dengan tunjangan daerah atau tunjangan kinerja. Mengenai tunjangan yang diterima ditetapkan oleh daerah masing masing. Dengan artian bahwa setiap pegawai akan menerima tunjangan yang berbeda disetiap daerahnya. Namun untuk tunjangan poko tetap diatur dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga : Gaji Alumni IPDN 28 Juta ? Bohong !!!

Bagi kalian yang berencana untuk menjadi seorang PNS, ada baiknya kalian melihat berapa besaran jumlah gaji pokok PNS. Hal ini agar kalian tidak salah memandang bahwa menjadi  PNS itu akan selalu hidup enak. Singkatnya, jika kalian menjadi PNS didaerah yang memiliki PAD rendah maka kalian akan mendapatkan gaji yang juga rendah jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki PAD tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dll.

Besaran Jumlah Gaji Pokok PNS Terbaru

Berikut akan saya rincikan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan akan saya kelompokkan berdasarkan berdasrkan Golongan dan Runag. Agar kalian tidak salah paham, jumlah tahun yang tertera adalah lama Masa Pengabdian seorang PNS.

Jumlah Gaji PNS Golongan I

  • Golongan I.a = Rp 1.560.800 (0 tahun) – Rp 2.335.800 (26 tahun)
  • Golongan I.b = Rp 1.704.500 (3 tahun) – Rp 2.474.900 (27 tahun)
  • Golongan I.c = Rp 1.776.600 (3 tahun) – Rp 2.557.500 (27 tahun)
  • Golongan I.d = Rp 1.851.800 (3 tahun) – Rp 2.686.500 (27 tahun)

Jumlah Gaji PNS Golongan II

  • Golongan II.a = Rp 2.022.200 (0 tahun) – Rp 3.373.600 (33 tahun)
  • Golongan II.b = Rp 2.208.400 (3 tahun) – Rp 3.516.300 (33 tahun)
  • Golongan II.c = Rp 2.301.800 (3 tahun) – Rp 3.665.000 (33 tahun)
  • Golongan II.d = Rp 2.399.200 (3 tahun) – Rp 3.820.000 (33 tahun)

Jumlah Gaji PNS Golongan III

  • Golongan III.a = Rp 2.579.400 (0 tahun) – Rp 4.236.400 (32 tahun)
  • Golongan III.b = Rp 2.688.500 (0 tahun) – Rp 4.415.600 (32 tahun)
  • Golongan III.c = Rp 2.802.300 (0 tahun) – Rp 4.602.400 (32 tahun)
  • Golongan III.d = Rp 2.920.800 (0 tauhn) – Rp 4.797.000 (32 tahun)

Jumlah Gaji PNS Golongan IV

  • Golongan IV.a = Rp 3.044.300 (0 tahun) – Rp 5.000.000 (32 tahun)
  • Golongan IV.b = Rp 3.173.100 (0 tahun) – Rp 5.211.500 (32 tahun)
  • Golongan IV.c = Rp 3.307.300 (0 tahun) – Rp 5.431.900 (32 tahun)
  • Golongan IV.d = Rp 3.447.200 (0 tahun) – Rp 5.661.700 (32 tahun)
  • Golongan IV.e = Rp 3.593.100 (0 tahun) – Rp 5.901.200 (32 tahun)

 

Uang Makan PNS

Selain mendapatkan Gaji Pokok dan tunjangan daerah, PNS juga kan menerima uang makan yang ditetapka pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. Besaran uang makan tersebut adalah jumlah uang makan per-hari.

  • Golongan I = Rp 35.000
  • Golongan II = Rp 35.000
  • Golongan III = Rp 37.000
  • Golongan IV = Rp 41.000

 

Tunjangn Jabatan

Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepda PNS dengan jabatan tertentu sesuai eselon yang ada. Eselon adalah kelompok jabatan struktural yang ada dilingkungan Pemerintah. Berikut daftar tunjangan eselon.

  • Eselon I.a  = Rp 5.500.000
  • Eselon I.b  = Rp 4.375.000
  • Eselon II.a = Rp 3.250.000
  • Eselon II.b  = Rp 2.025.000
  • Eselon III.a = Rp 1.260.000
  • Eselon III.b = Rp 980.000
  • Eselon IV.a = Rp 540.000
  • Eselon IV.b = Rp 490.000
  • Eselon V.a  =Rp 360.000

Selain yang telah diuraikan diatas pemenerimaan lain yang diterima PNS adalah Tunjangan Sumai/isteri dan Tunjangan Anak yang besarannya tidak terlalu siknifikan untuk penambahan gaji PNS.

Bagaimana, Kalian tertarik untuk jadi PNS ?  Sebelum saya akhiri yang harus kalian ketahui adalah bahwa jumlah yang tertera diatas belum dikalulasikan dengn potongan-potongan yang harus dikeluarkan oleh PNS tersebut.

Jumlah-Gaji-PNS-Terbaru

Sumber : Peraturan.bpk.go.id

Umur 23 Tahun Jadi Apa ? Setiap Orang Ada Masanya

Umur 23 Tahun Jadi Apa ? Setiap Orang Ada Masanya

Pernahkah kalian berfikir bahwa setiap orang memiliki takdirnya masing-masing untuk menjadi sukses.  Sukses tidak dilihat dari umur berapakah kalian bisa mencapai segala impian yang sangat kalian inginkan. Jika rezeki itu hadir diasaan kalian masih berumur belia, itu artinya kalian dikadirkan untuk sukses dimassa muda. Namun jika kalian diusia muda seperti umur 23 tahun masih berusaha untuk menjadi sukses, Apakah layak kalian dibandingkan ?

Coretan ini saya tulis setelah viralnya di media sosial Twitter mengenai salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang masih sangat muda, Putri Tanjung, wanita 23 tahun tersebut dipilih sebagai salah satu dari tujuh staf khusus presiden.  Banyak warganet yang apresiasiasi dengan capaian Putri Tanjung tersebut, namun tak sedikit warganet di twitter yang bertanya kepada diri sendiri dan orang lain terkait apa yang sudah mereka laukan diumur 23 tahun.

Tulisan ini tidak akan membahas tentang Putri Tanjung yang dipilih sebagai staf khusus presiden di umunrnya yang masih sangat muda. Melainkan catatan ini saya tujukan kepada kalian yang menyesali dan mempertanyakan apa yang kalian perbuat dan kalian lakukan diumur 23 tahun.

Bagi sebagian orang menyesali dan mempertanyakan  apa yang telah diperbuat pada umur tertentu adalah sebuah pertanyaan motivasi yang dapat mencambuk semangat untuk menggapai impian. Namun bagi beberapa orang hal tersebut kadang menjadi sebuah penyesalan dan menjadi momok yang akhirnya putus asa.

Saya adalah salah satu orang yang menganut sebuah doktrin lama “Setiap Orang Ada Masanya, Setiap Masa Ada Orangnya”. Umur 23 tahun tidak menjamin kesuksesan setiap orang, jadi jangan dibandingkan.

Setiap masa ada orangnya, Tidak Hanya Umur 23

 

Bagi saya kesuksesan hanyalah soal takdir dan watu. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus berusaha dan berdoa. Banyak sekali orang-orang yang sukses diusianya yang masih tergolong muda, baru tamat sekolah lansung mencapai kesuksasannya, impiannyapun sudah terwujud. Namun tak sedikit juga orang yang sudah berusaha keras akan tetapi kesuksesan belum menghampiri.

Pernahkah kalian melihat orang yang tidak terlalu banyak berbuat akan tetapi sudah dapat dilihat sebagai orang sukses ? ya, orang seperti itu ada. dan sebaliknya, ada orang yang sudah bersusah payah berbuat namun belum dapat menggapai impiannya.

Itu semua hanya tergantung takdir dan waktu. Kunci utamanya adalah USAHA. Berusahalah sekuat mungkin, dan berbuatlah yang terbaik untuk diri sendidri serta berguna bagi orang banyak. Dengan demikian kata sukses hanya soal penantian. Suatu saat kalian akan menggapai semua impian yang kalian inginkan. Jangan pernah menyerah, disaat kalian telah berusaha sekuat tenaga namun belum ada hasilnya itu hanyalah proses, yang mana proses itu adalah tahap dimana kalian dipersiapkan untuk masa kalian sukses.

Saat teman-teman  disekeliling kalian sukses diumurnya yang masih muda ( Misal umur 23 Tahun), mungkin saat ini masa mereka, dan bersabarlah masa kalian suatu saat juga akan datang. setuju atau tidak setuju kalian dengan cara pikir saya, bagi saya “setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tetap Semangat teruslah berbuat yang terbaik untuk orang banyak.

#sukses    #umur23    #DoktrinLama

Gaji Alumni IPDN 28 Juta ? Bohong !!!

Gaji Alumni IPDN 28 Juta ? Bohong !!!

Belakangan ini Netizen dihebohkan dengan pemberitaan media terkait gaji yang diperoleh oleh alumni IPDN. Para media menulis berita trersebut setelah adanya pernyataan dari Menteri PAN-RB Bapak Tjahyo Kumolo. Namun benarkah gaji alumni IPDN yang baru lulus sebanyak 28 Juta?.

Sebagai netizen seharusnya kita bijak dalam mencermati pemeberitaan seperti ini. Sebelum kita mengambil kesimpulan dan menghakimi bahwa alumni IPDN memiliki banyak gaji. Ada baiknya kita memahami konsep dasar pemberian gaji PNS terlebih dahulu.

Gaji Alumni IPDN 28 Juta

Konsep pertama yang harus dipahami adalah, bahwa gaji pokok semua pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh wilayah indonesia adalah sama sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing. Bedanya jumlah gaji pegawai terletak pada jumlah tunjangan kinerja yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah tempat dimana pegawai Negeri tersebut bertugas.

Contoh : seseorang diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada pangkat penata muda golongan III ruang A, memiliki gaji pokok sebesar Rp 2.457.000,- . orang tersebut mendapat tugas didaerah B dengan tunjuangan kinerja 2 jt untuk pangkat dan golongan tersebut, maka yang bersangkutan akan mendapaktan gaji 4,4 Juta. Sedangkan di kota A juga diangkat pegawai negeri sipil dengan golongan yang sama. Namun tunjangan kinerja daerah A sebesar 18 Jt untuk golongan tersebut, maka PNS dengan golongan yang sama yang bertugas didaerah A mendapatkan Gaji lebih kurang 20 Juta rupiah.

Gaji pegawai didasarkan dengan masa tahun dinas dan pangkat serta golongan. Bukan dilihat dari almamater mana dia berasal.

Penentuan Gaji Bukan Berdasarkan Almamater 

Konsep kedua yang harus kita pahami adalah, bahwa penetapan gaji pegawai negeri sipil berdasarkan dengan pangkat, golongan serta berapa lama masa bakti sebagai PNS. Semua PNS dari almamater manapun akan mendapatkan gaji yang sama sesuai pangkat dan golongan mereka.

Pemerintah tidak pernah memberikan penghasilan spesial kepada alumni IPDN, tidak pernah alumni IPDN mendapatkan gaji yang lebih banyak dibandingkan pegawai lain NON-Alumni IPDN . Jika golongan sama maka akan mendapatkan jumlah gaji yang sama.

Contoh : SiBurhan adalah pegawai lulusan ITB dengan golongan III/a dan berdinas di Kota Jakarta, Jika SiBurham mendapatkan Gaji + Tunjangan kinerja dengan Jumlah 20 Juta, maka SiUdin yang Lulusan IPDN dengan golongan III/a Juga akan mendapatkan pengasilan 20 Juta.

Kesimpulannya, Gaji PNS tidak pernah melihat alumni mana PNS tersebut, melainkan seperti yang sudah saya jelaskan diatas.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah, Gaji alumni IPDN  28 Juta itu adalah bohong. Yang benar adalah Gaji PNS 28 Juta.  Bisa saja di salah satu daerah di Indonesia PNS mendapakan gaji segitu. Karena pemberian tunjangan diatur oleh otonomi daerah masing-masing.
Sebagai seorang Netizen mari kita bjak dalam mencermati sebuah berita yang berdar. Jika tidak tau lebih baik ditelusuri kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menyebarkan berita bohong kepada orang lain.
Sedangkan untuk media saya berharap, Jangan korbankan nama baik orang/ institusi dalam menacari nilai jual berita yang dibuat. masih banyak cara lain jika ingin menggiring opini publik untuk membahas masalah yang sama.
Salam dari saya, Alumni IPDN
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Part 1

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Part 1

Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

1. PA/KPA;

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  2. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  3. menetapkan PPK;
  4. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  5. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  6. menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  7. Menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  8. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  9. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  11. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PA dapat:

  • menetapkan tim teknis; dan/atau
  • menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

  1. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
  2. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA.

2. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan .

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  4. dmelaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian  kepada PA/KPA;
  7. menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan.

3. ULP/Pejabat Pengadaan Barang

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

  • Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

  1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
  2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil  setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

 

Lanjutan Pada Postingan Berikutnya

Pin It on Pinterest