Oktober 2019 | Rozi Piliang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Part 1

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Part 1

Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

1. PA/KPA;

Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  2. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  3. menetapkan PPK;
  4. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  5. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  6. menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  7. Menetapkan pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatasRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  8. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  9. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  11. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal diperlukan, PA dapat:

  • menetapkan tim teknis; dan/atau
  • menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

  1. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
  2. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan PA.

2. PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan .

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

  1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  4. dmelaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian  kepada PA/KPA;
  7. menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan.

3. ULP/Pejabat Pengadaan Barang

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :

  • Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

  1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
  2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil  setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

 

Lanjutan Pada Postingan Berikutnya
Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Makalah Tentang Pencatatan perkawinan Di Indonesia

Dasar Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Di Indonesia pelaksanaan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentng perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagi suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal (2) ayat (1)  Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria tidak boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Lebih jauhnya pada pasal (3) ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapati izin kedua orang tua.   Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilansungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pencatatan Perkawinan

Perkawianan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Perkawinan sah menurut peraturan perundang-unadangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawianan.

Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya kutipan akta perkawinan diserahkan kepada suami dan isteri.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melansungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana yang dimaksut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bagi selain beragama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilansungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilansungkan. Namun dalam suatu hal yang penting boleh diluar waktu yang telah ditetapkan yang diberikan camat atas nama  kepala daerah. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melansungan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Apabila hasil penelitian dari pegawai pencatat tidak ditemukan halangan perkawinan, maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Sedangkan apabila dari kehendak perkawinan itu terdapat halangan perkawianan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai adau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Tata Cara Perkawinan

Setelah dilakukannya permohonan atau pemberitahuan kepada pegawai pencatatan maka perlu diketahui bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dilansungkan setelah sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak perkawianan oleh pegawai pencatat perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan perkawinan tersebut dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat setelah dilansungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah dipersiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri acara perkawinan tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan oleh semua pihak maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Beberapa aturan diatas menjelaskan tata cara pelaksanaan perkawinan agar tercatat sesuai dengan  hukum di Indonesia. Namun untuk sahnya suatu perkawinan tergantung kepada agama masing-masing.

Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik Di Indonesia

Landasan Normatif Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  barang, jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebututuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik dari dua regulasi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik itu adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai pedoman pemerintah  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang tersebut pada pasal (3) tujuan Undang-undang pelayanan publik adalah untuk :

  1. Terwujudnya  batasan  dan  hubungan  yang  jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
  2. Terwujudnya   sistem   penyelenggaraan   pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
  3. Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Asas Pelayanan Publik
Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat harus sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang telah diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Yang termasuk dalam asas itu adalah :
  1. Kepentingan umum
  2. Kepastian hukum
  3. Kesamaan hak
  4. Keseimbangan hak dan kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntabilitas
  10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok rentan
  11. Ketepatan waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Umum Pelayanan Publik yang termasuk dalam asas-asas itu adalah :
  1. Transparansi
  2. Akuntabilitas
  3. Kodisional
  4. Partisipatif
  5. Kesamaan hak
  6. Keseimbangan hak dan kewajiban
Transparansi adalah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat terbuka, selanjutnya mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.
Akuntabilitas adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pelayanan publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelayanan harus Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pelayanan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai pelayanan tersebut. Sebaliknya, apabila pemberi pelayanan tidak bisa bekerja sesuai kemampuan maka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan efisien.
Partisipatif adalah usaha yang dilakukan untuk mendorong peran serta atau kamauan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Kesamaan Hak adalah tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif adalah tidak memebeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi dalam memberikan pelayanan. Pemberian pelayanan yang lebih kepada salah satu pihak akan menimbulkan kecemburuan social pada pihak lain, hal ini akan perdampak pada pencapaian pelaksanaan pelayan.
Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada pihak yang hanya menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya tidak ada pihak yang hanya melaksanakan kewajibannya namun tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia terima.
Ruang Lingkup Pelayanan Publik
Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 pasal 5 ayat (1) meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Penjelasan ayat (1) dituangkan pada praturan ini pada ayat (2) pasal yang sama meliputi pelayanan pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
Pelayanan  administratif  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara diatur dalam peraturan  perundang-undangan dalam  rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Tindakan      administratif      oleh      instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pin It on Pinterest