Juli 2019 | Rozi Piliang
Paradigma komunikasi Pemerintahan dari masa ke masa

Paradigma komunikasi Pemerintahan dari masa ke masa

Asalamualiakum Wr.Wb
Pada postingan kali ini saya rozi piliang akan memberikan ringkasan singkat tentang paradigma komunikasi pemerintahan dari masa kemasa , mulai dari masa penjajahan pasca kemerdekaan hingga era reformasi, pembahasan ini saya ringkas dari modul pembelajaran semester 4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2015.

Berikut pembahasannya;

1. Masa Pemerintahan Penjajahan Pasca Kemerdekaan

Pemerintah penjah belanda dan jepang bersifat diktator dan otoriter membendung arus nasionalisme dan mengontrol rapat-rapat pemberitaan (pers), sekolah, dan dakwah. Ketegasan semngat para pemimpin saat itu adalah berhasil merundingkan dasar negara yang saat ini dikenal sebagai Pancasil dan UUD 1945.

Walaupun dalam kegentingan yang memaksa para “founding father” tetap befikir jernih, visioner, dan brilian dalam dalam menciptakan negara yang moralis dan integralis. Debgan demikian dalam pandangan masyarakat negara itu adalah faktor yang budiman yang menegakkan keadilan dan persatuan. Simbol negara tidak pernah salah walaupun bentuk negara  persatuan terseok-seok di alam penjajahan yang otoriter.

2. Masa Pemerintahan Orde Lama

Gaya Komunikasi pemerintahan di zaman Soekarno adalah gaya orator yang sifatnya sederhana namun menyentuh relung hati yang terdalam. Komunikasi pemerintahan saat itu diwarnai dengan ketegasan, keberanian, dan sikap yang teguh, tidak berbelit-belit, tidak menggunakan kata-kata yang bersayap, jelas intonasinya yang tersimbol dalam gesture dan pelototan mata. Komunikasi seperti ini biasanya sukses dalam susana emosi yang terkendali dan disampaikan secara berulang-ulang.

 

Baca Juga : Perspektif Dan Proses Berfikir Dalam Komunikasi Pemerintahan

3. Masa Pemerintahan Orde Baru

Orde baru dimulai sejak tahun 1965, pemerintahan dikuasai satu partai politik yaitu Golkar, dimana Soeharto alah pembina tunggalnya. ABRI adalah jalur A, Golkar adalah jalur G, dan PNS mengikuti memilih Golkar melalui Korpri.

Pak Harto menerapkan Undang-Undang Anti Subversif atau yang diluar negeri dikenal dengan Undang-Undang Security Act (Keamanan Negara) dan kepada seluruh jajarannya diperkenalkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat Pancasila tidak ekstrim kiri (komunis) dan tidak ekstrim kanan (Berbasis Agama). Semua Organisasi diharapkan mencamtumkan Pancasila sebagai dasar perjuangannya. Komunikasi pemerintahan di masa ini lebih didominasi oleh komunikasi yang non verbal, Pak Harto lebih banyak menggunakan bahasa tubuh, isyarat, namun penuh ketegasan.

Cara pandang pak Harto selalu tertib, positif, dan penuh wibawa dan masing-masing menteri pada kabinetnya harus mampu menterjemahkan apa maksud Presiden kepada masyarakatnya. Dimasa ini Indonesia sukses menerapkan progran keluarga berencana dan masih eksport migas. Koordinasi pemerintahan dimasa Orde baru terkesan berjalan satu arah, karena kebijakan tingkat nasional harus diikuti persis oleh pemerintah tingkat daerah.

4. Masa Pemerintahan Reformasi

Masa reformasi dimulai sejak MPR merevisi UUD 1945 hingga saat ini sudah sampai ke perubahan ke IV. Hal-hal yang berubah secara signifikan adalah; Hal musyawarah mufakat tidak lagi di prioritaskan, keputusan terbaik adalah Voting.; MPR tidak lagi menyusun GBHN, namun pemerintah yang menyusun RPJM sesuai dengan visi misi dimasa kepemerintahannya.; Presiden mempunyai jabatan setinggi tingnya 2 kali 5 tahun.; Hak-hak DPR dimunculkan seperti hak budget, hak interpelasi, hak menguji,dll; Ditambahnya pasal-pasal HAM dalam revisi yang ke III.

Selain itu pula orde reformasi juga diwarnai dengan perubahan pada Undang-Undang pers dan munculnya lembagalembaga baru sehingga hak mengemukakan pendapat semngkin terbuka. Disisi lain juga diberlakukannya undang-undang otonomi daerah yang memeberikan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Demikian Pembahasan tentang paradigma komunikasi pemerintahan dari masa kemasa, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Sebagai ASN yang baik, Begini cara mengahadapi masyarakat di kantor

Sebagai ASN yang baik, Begini cara mengahadapi masyarakat di kantor

Menghadapai masyarakat bagi seorang ASN di kantor pemerintahan bukanlah perkara yang sulit, namu siapa sangka hal yang dianggap mudah tersebut jika tidak dapat melakukannya dengan baik akan menimbulkan sebuah konflik.alih-alih ingin menyelesaikan masyarakat yang terjadi malah petugas/ASN yang jadi bulan bulanan masyarakat.

Pada pembahasan kali ini saya akan memberikan beberapa tips cara menghadapi masyarakat di kantor kepada para pembaca untuk terkhusus para ASN yang bersentuhan lansung dengan masyarakat seperti ASN yang bertugas di Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Pelayanan Umun seperti Dinas Kependudukan dan capil, PTSP, dll.

Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam suku dan budaya ada didalamnya. pola pikir masyarakatpun setiap orangnya berbeda beda. Oleh karena itu sebagai ASN yang baik kita harus cermat menyikapi hal tersebut, agar tidak timbulnya konflik dan terciptanya pelayanan yang baik dan prima.

Berikut beberapa Tips bagi para ASN yang bersentuhan lansung dengan masyarakat.

1. Bersikap Sopan

Sikap adalah salah satu cerminan yang bisa dilihat orang lain saat berhadapan dengan kita, jika sikap kita baik maka orang lain akan segan kepada kita. Seperti itu yang seharusnya terjadi antara ASN dikantor dengan masyarakat yang dilayaninya. Apapun keluhan masyarakat yang datang tetap tanggapi dengan sikap yang sopan dan berwibawa, menunjukkan bahwa kalian adalah aparat pemerintah yang harus dihargai.

2. Tegas

Menjadi seorang ASN yang berhadapan lansung dengan masyarakat harus tegas, tegas yang dimaksud adalah dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, namun tetap menjaga etika sebagai ASN. Janagan sampai untuk melihatkan ketegasan kepada masyarakat kalian lupa bahawa kalian adalah seorang ASN yang seharusnya melayani masyarakat. Jika informasi yang dibawa masyarakat bertentangan dengan aturan yang berlaku maka kalian harus bisa menjelaskan dan meyakinkan masyarakat bhwa pendapat mereka salah, dan kalian harus bisa memberikan solusi sesuai dengan aturan yang sesuai. itu yang dimaksud tegas dalam pembahasan ini.

3. Kuasai SOP

Konflik yang seringkali terjadi anatara ASN dan masyarakat adalah soal pelayanan. Banyak sekali masyarakat yang marah dikarenakan ASN yang ada dikantor saling lempar tugas dan  tanggung jawab. Untuk menjadi ASN yang baik menghadapi masyarakat kalian harus kuasai SOP pelayanan, dengan demikian kalian bisa menunjukkan dan menjelaskan kepada masyrakat sehingga konflikpun bisa dikurangi bahkan dihindari.

4. Berani

Pernahkah kalian menghadapi masyarakat datang ke kantor pelayanan datang dengan kata kta kasar ? bahkan ada dari mereka yang berani membawa senjata tajam untuk mengancam petugas atau ASN yang ada dikantor. hal tersebut mungkin saja terjadi bahkan sudah pernah terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia. Untuk menghadapi hal demikian kalian jangan lari bahkan tidak mengacuhkan masyrakat tersebut, cara demikian hanya akan memperburuk suasana. hal yang dapat kalian lakukan adalah mengadapinya dengan berani, memberikan penjelasan yang tepat, meyakinkan masyarakat dengan cara yang baik. Namun harus diingat keselamatan adalah hal yang utama.

5. Jangan Emosional

Menghadapi masyarakat jangan sesekali dengan emosi yang tinggi, meskipun masyarakat tersebut menentang dan merendahkan kalian sebagai petugas/ASN. Cari cara lain untuk mendinginkan suasana. Sesuatu yang kalian lakukan dengan emosi yang tinggi dan berlebihan bukan akan menyelesaikan konflik yang ada melainkan akan memperburuk konflik bahkan akan menambah konflik konflik yang lain.

Inti dari pembahasan ini adalah bersikaplah menghadapi masyarakat tersebut selayaknya kalian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). tujukkan kewibawaan, ketegasan dalam memimpin namun tetap ingat satu hal yaitu ASN adalah pelayan masyrakat bukan orang yang harus dilayani masyarakat.

Demikian Pembahasan tentang cara mengahadapi masyarakat di kantor, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Perspektif Dan Proses Berfikir Dalam Komunikasi Pemerintahan

Perspektif Dan Proses Berfikir Dalam Komunikasi Pemerintahan

Assalamualiakum Wr.Wb
Kembali rozi piliang akan membahas seputar imu pemerintahan,  kali ini kita akan jelaskan secara singkat tentang perspektif dan proses berfikir dalam komunikasi pemerintahan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintah diciptakan bukan untuk melayani dirinya sendiri melainkan untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Komunikasi pemerintahan menjamin jalannya fungsi-fungsi pemerintahan kearah pencapaian kepentingan masyarakat yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya dengan tidak merugikan pihak lain. (erliana Hasan, 2005).

Berkomunikasi dalam pemerintahan itu sangat penting untuk mencapai kesamaan makna yang mengarah pada terwujudnya kesejahteraan yang besar bagi semua lapisan masyarakat. Menurut hasil penelitian 76% keputusan manusia cenderung berdasarkan emosi, bukan rasional, sehingga para komunikan harus mendengarkan dengan cermat dan teliti merasakan keterkaitan antara yang dikomunikasikan secara mendalam dan melakukan beberapa analisa agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Komunikasi yang efektif dimulai sengan berfikir sistematis, logis, dan rasional. dalam berkomunikasi yang baik harus mengedepankan  fakta dan bukti sehingga menjadi suatu informasi yang yang valid untuk mengindari berbagai salah pengertian yang sering disebut oleh kaum milineal HOAX. Berkomunikasi secara logis harus direncanakan mengingat pertimbangan, situasi kondisi,  waktu dan tempat serta para pendengar.

Pemikiran yang didasarkan emosi akan menjadi mitos apabila didasarkan pada prasangka yang merupakan kesalahan berfikir karena didasarkan pada data yang tidak lengkap dan tidak tepat. Data yang tidak lengkap dan tepat akan menyebabkan sebuah kesimpulan yang salah, kebanyakan orang mengunakan istilah-istilah dan umumnya tidak mengerti arti sebenarnya akan tetapi sudah digunakan  sehingga kesimpulannya menjadi bias.

Aktifitas yang sangat mulia dalam berkomunikasi adalah kemauan untuk menemukan sumber-sumber kesalah pahaman, karena dengan kemauan tersebut akan menimbulkan harmonisnya hubungan manusia yang menginginkan perbaikan kualitas  secara utuh dan mandiri.
Opini publik berada disekitar pendapat terhadap kebijakan yang dilakukan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas terciptanya ketertiban sosial. Konflik biasanya terjadi sekitar bantahan dan perselisihan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sama halnya dengan suatu proses, maka opini publik selalu akan berkembang sesuai dengan citra dan rencana sehingga akan menghasilkan pemahaman yang baik.

Fungsi utama pemerintahan adalah untuk memberikana pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat, bukan uintuk dilayani. Pemerintah diharapkan menciptakan kondisi kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan beraktifitas untuk kemajuan bersama.

Dalam komunikasi pemerintahan lebih sering bersifat instruksional, sehingga membeku dan monoton pada hal hal tertentu yang akhirnya meciptakan sebuah budaya birokrasi. Bila tidak terbuka dengan hambatan info dari bawahan ke atasan maka akan timbul sebuah situasi konflik seperti suasana kerja yang tidak memuaskan, akan timbul rasa muak, jengkel, dan tajut untuk mengemukakan persoalan yang sebenarnya terjadi.

Maka dari itu menjaga komunikasi dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat penting keberadaanya agar terciptanya suasana yang harmonis.

Demikian Pembahasan tentang perspektif dan proses berfikir dalam komunikasi pemerintahan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.

Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Camat Harus Berlatar Belakang Ilmu Pemerintahan | Amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Assalamualaikum Wr.Wb
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuliasifikasi pendidikan yang bisa diangkat menjadi seorang camat di pemerintah daerah.

Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat sebagai koordinator pemerintah kabupaten/kota di kecamatan yang bertanggung jawab lansung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.

Pada dasarnya pengankatan camat adalah penunjukan lasung oleh bupati atau walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota. Siapaun yang di padang layak oleh bupati atau walikota yang sudah mencapai syarat tertentu sesuai aturan bisa memangku jabatan sebagai camat.

Diberbagai daerah camat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, ada yang diangkat menjadi camat dari guru, sarjana hukum, sarjana sosial, bahkan dari tenaga kesehatanpun ada yang diangkat menjadi seorang camat.

Lalu sebenarnya, bagaimanakah kualisifikasi pendidikan untuk bisa menjadi camat menurut aturan yang berlaku di Indonesia ??

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa camat harus berlatar belakang pendidikan ilmu pemerintahan, yang dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat profesi kepamongprajaan.

Baca Juga : Ruang Lingkup Konsepsi Pelayan Publik di Pemerintahan

Ketentuan pasal 224 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Bupati/Walikota  wajib mengankat camat dari pegawai negeri sipil  yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud denga “menguasai pengetahuan teknis pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah Diploma/Sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan, ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan dikeluarka oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Kedidnasan(PTK), dan atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS),  yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan mempunya jurusan atau program studi ilmu pemerintahan, pendidikan profesi kepamongprajaan dilakukan melalui program spesialisasi kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana jika Bupati/Walikota masih mengankat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut ?

Jika bupati masih mengakat camat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai maka Gubernur dapat membatalkan keputusan bupati tersebut, mengingat salah satu tugas dan wewenang  gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Untuk memperbaiki kesalahan pengankatan camat yang bukan belatar belakang ilmu pemerintahan dapat dilakukan dengan cara :

  1. Bupati/Walikota melakukan pendataan  latar belakan pendidikan yang menduduki jabatan sebai camat.
  2. Bupati/Walikota melakukan muatsai bagi camat yang tidak berlatar blakang pendidikan ilmu pemerintahan dan mengakan camat baru dengan kualisifikasi pendidikan yang sesuai.
  3. Jika Tidak ada lagi Pegawai Negeri Sipil berlatar pendidikan pemerintahan yang dapat diangkat menajdai camat, maka Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memberi kesempatan kepada camat yang bukan belatar ilmu pemerintahan untuk mengikuti program profesi kepamong prajaan.
Amanat Undang-Undang Pemerintahan daerah sangat jelas. oleh karena itu semoga pemerintah daerah taan dan tunduk terhadap Undang-Undang.
Demikian Pembahasan tentang pengangkatan camat berdasarkan kualisifikasi pendidikan, Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada kritik dan saran dapat menuliskan komentar di bawah postingan ini atau dapat lansung mengirimkan pesan ke email admin. Bagi kalian yang ingin berlangganan dengan artikel-artikel yang admin tulis dapat mengikuti situs ini via email dengan cara memasukan email kalian pada kolom yang tersedia dibawah ini.
Ruang Lingkup Konsepsi Pelayanan Publik Di Pemerintahan

Ruang Lingkup Konsepsi Pelayanan Publik Di Pemerintahan

Assalamualikum Wr. Wb
Kali ini Rozi Piliang akan membahas konsep pelayanan publik secara umum. Semoga artikel ini bermanfaat bagi sesama.
          Dalam wacana kebijakan publik, telah lama digaungkan makna dan pengertian pelayanan publik (public service) yang berorientasi pada terpenuhinya harapan atau keinginan penerima layanan publik. Pelayan publik yang demikian dapat dilihat dimensi-dimensi pelayan seperti ; pelayanan yang cepat, pelayan yang tepat, pelayanan yang akurat, pelayanan dengan biaya terjangkau oleh penerima layanan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh pelayan yang ramah dan bijaksana.
         Sampara Lukman pada tahun 1999 menulis sebuah buku yang berjudul Kualitas Pelyanan Publik menjelaskan bahwa “dalam manajemen pelayanan publik mengajarkan bahwa apapun bentuknya dan bagaimanapun situasinya, sebagai aparatur pelayanan, tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak berusaha memuaskan customernya (penerima layanan/Masyarakat)”.
          Oleh karena itu, paradigma dilayani oleh yang ber-eselon lebih rendah nampaknya tidak relevan lagi dengan semangat reformasi yang selama ini selalu diagung-agungkan. Pelayanan yang benar seperti yang diajarkan dalam manajemen pelayanan  publik adalah pejabat yang eselonnya lebih tinggi memfasilitasi pejabat yang eselonnya lebih rendah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

          Selanjutnya Sampara Lukma Juga mengutib sebuah buku dari Daviddow dan Uttal pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan kegiatan/ keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pelayanan yang disebut konsumen / Masyarakat yang mendapat manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi pemberi layanan. Pelayanan yang dikatakan sebagai pelayan tidak berwujud tersebut berarti bahwa pelayanan yang didapatkan hanya dapat dirasakan.

 

Baca Juga : Perspektif Dan Proses Berfikir Dalam  Komunikasi Pemerintahan

 

Pada Tahun 1991 Norman mengetengahkan karakteristik pelayanan sebagai berikut :

 

  1. Pelayan sifatnya tidak dapat diraba, perlayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
  2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan yang nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tidak sosial.
  3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat dan waktu yang sama.
     Karakter tersebut dapat dijadikan dasar bagaimana memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima kepada masyarakat.
Pelayanan publik atau (pelayanan umum) yang berkaitan dengan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publim dapat diklasifikasikan sebagai berikut;
  • Bersifat Primer; adalah semua penyediaan barang dan atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelengara dan dan pengguna, mau tidak mau harus memanfaatkannya.
  • Bersifat Sekunder; adalah segala bentuk penyediaan barang / jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didalamnya pengguna atau masyarakat tidak harus menggunakannya karena ada beberapa penyelenggara pelayanan non pemerintah.
Sumber : Modul pembelajaran Mahasiswa/Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Semester 5 Tahun 2016.
Sekian pembahasan kita untuk artikel ini, penjelasan lebih lanjut akan saya porting pada post berikutnya. jika ingin berlangganan bisa menambahkan alamat email pada kolom yang ada dibawah postingan ini, dengan demikian kalian akan selalu mendapatkan email setiap postingan terbaru dari saya. Jika ada kritik dan saran jangan sungkan untuk menuliskan pada kolom komentar. terimakasih.

Pin It on Pinterest